
Belasan Ribu Sertifikat Tanah di Sumut Mandek, Kok Bisa?
BPN mengatakan 12 ribu sertifikat tanah program PTSL yang diduga dibagikan kepada penerima fiktif sebetulnya adalah sertifikat yang masih dalam proses.
BPN mengatakan 12 ribu sertifikat tanah program PTSL yang diduga dibagikan kepada penerima fiktif sebetulnya adalah sertifikat yang masih dalam proses.
"Oleh karena itu, berita yang mengenai 12 ribu itu, bukan menjadi yang mendorong BPKP masuk, tetapi memang akan masuk di seluruh Indonesia,"
Kementerian ATR/BPN mengklarifikasi pernyataan anggota DPR RI yang menyebutkan adanya ribuan sertifikat tanah fiktif di Sumatera Utara.
"Jadi saya meminta kepekaan dari Pemerintah Kabupaten untuk mengamankan itu,"
"PTSL-PM ini melibatkan peran aktif masyarakat. Jadi masyarakat itu dididik menjadi pengumpul data pertanahan (Puldatan),"
Efek dari pandemi COVID-19 membuat pembuatan sertifikasi bidang tanah per tahunnya kurang memuaskan. Idealnya target 126 juta mundur ke 2027 atau 2028.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil melaporkan realisasi anggaran 2021 kepada Komisi II DPR RI. Realisasi anggaran 2021 sebesar Rp 7,7 triliun.
Pihak Kementerian ATR/BPN buka suara merespons kritik Ombudsman soal kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat transaksi jual beli tanah.
Legislator PKB Yanuar kritik kebijakan BPJS jadi syarat jual beli tanah. Dia mengatakan kebijakan itu tidak ada kaitannya.
Legislator Demokrat Anwar Hafid tak mempersoalkan jika BPJS jadi syarat jual beli tanah. Asalkan tidak menyulitkan masyarakat.