Berita dan Informasi Kemendagri Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 27 Feb 2019 14:32 WIB

Mengapa e-KTP untuk WNI dan WNA Desainnya Sama Persis?

Secara tampilan, e-KTP untuk WNI dan WNA sama persis. Mengapa dua jenis kartu tersebut tak dibedakan saja untuk memudahkan pengenalan?

detikNewsRabu, 27 Feb 2019 14:31 WIB

Kemendagri Minta Pencetakan e-KTP WNA Ditunda Setelah Pemilu 2019

Untuk meminimalisasi kegaduhan, Kemendagri meminta pencetakan e-KTP bagi WNA ditunda setelah Pemilu 2019.

detikNewsRabu, 27 Feb 2019 14:17 WIB

Sekilas Mirip, Begini Cara Mudah Bedakan e-KTP WNA dan WNI

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh kasih cata bedakan KTP Elektronik WNA dan WNI. Guna mencegah informasi keliru kepemilikan KTP oleh warga asing.

detikNewsRabu, 27 Feb 2019 14:05 WIB

Penerbitan e-KTP untuk WNA Dihentikan Sementara

Kementerian Dalam Negeri menghentikan sementara penerbitan e-KTP bagi WNA hingga selesai Pemilu. Kebijakan ini diambil guna mencegah kegaduhan terjadi lagi.

detikNewsRabu, 27 Feb 2019 13:05 WIB

Penjelasan Kemendagri soal Sengkarut TKA Masuk DPT & e-KTP untuk WNA

Kemendagri buka suara soal sengkarut e-KTP, mulai dari NIK TKA asal China masuk DPT Pemilu hingga kolom penghayat kepercayaan. Apa yang salah? Tonton di sini.

detikNewsRabu, 27 Feb 2019 12:44 WIB

Kemendagri: WNA Tak Bisa Memilih di Pemilu!

Kemendagri menegaskan Warga Negara Asing (WNA) tidak bisa ikut mencoblos di Pemilu 2019 meski memiliki e-KTP.

detikNewsRabu, 27 Feb 2019 11:21 WIB

Simak Nih! Begini Cara Bedakan e-KTP Rakyat Indonesia dan WNA

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh memberikan tips cepat mengenai cara membedakan e-KTP untuk WNI dan warga asing.

detikNewsSelasa, 26 Feb 2019 12:43 WIB

Kemendagri-DPR Tegaskan TKA Pemegang e-KTP Tak Punya Hak Pilih!

Tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi tertentu wajib memiliki e-KTP. Meski demikian, para TKA ini dipastikan tak punya hak pilih dalam pemilu.

detikNewsSenin, 25 Feb 2019 17:32 WIB

Mendagri: Wilayah Rawan Pemilu di Papua

Mendagri mengatakan Papua masih jadi daerah rawan pemilu. Sebab di Papua masih diberlakukan sistem noken, selain itu faktor geografis jadi tantangan tambahan.

detikNewsKamis, 14 Feb 2019 10:50 WIB

Kemendagri Keberatan Ketum PHRI Sebut Ada Larangan Rapat di Hotel

Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin mengatakan, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani telah memfitnah Kemendagri.