
Gigihnya PPP Tolak UU MD3 yang Tak Diteken Jokowi
PPP gigih menolak UU MD3 yang belum diteken Jokowi dari WO saat pengesahan hingga 'aksi boikot' pelantikan pimpinan baru MPR.
PPP gigih menolak UU MD3 yang belum diteken Jokowi dari WO saat pengesahan hingga 'aksi boikot' pelantikan pimpinan baru MPR.
Penolakan Presiden Jokowi untuk menandatangani UU MD3 justru hanya akan mengulur waktu bagi masyarakat untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Ketua DPR siap menerima apapun keputusan MK soal UU MD3.
UU MD3 resmi diundangkan meski Presiden Jokowi tak meneken. Namun masyarakat masih bisa mengajukan uji materi ke MK jika masih ada yang mengganjal hati nurani.
Meski Jokowi belum meneken, UU MD3 akhirnya berlaku karena telah melewati 30 hari setelah pengesahan. DPR pun kini memiliki kekuasaan legal untuk represif.
Jokowi enggan menandatangani UU MD3. Padahal, pembahasan UU MD3 sebelumnya juga melibatkan Menkum HAM Yasonna. Kini kualitas koordinasi Jokowi-Yasonna disorot.
Jokowi menolak menandatangani UU MD3, namun, hal itu tidak menghalangi berlakunya UU MD3 yang sudah melewati batas 30 hari setelah disahkan DPR.
Perppu sebenarnya bisa menangkis pasal-pasal sakti dalam UU MD3. Namun, Istana bergeming.
UU MD3 bakal sah karena telah genap 30 hari sejak disahkan. Namun, sebelum bisa berlaku, UU itu perlu diberi nomor dan diundangkan dulu oleh pemerintah.
UU yang mengatur anggota dewan di Indonesia itu pun belum mempunyai nomor hingga saat ini, bagaiamana nasibnya?