
Mau Ada Jalan Berbayar di Jakarta, PJ Gubernur Bilang Masih Butuh Waktu Panjang
Disebutkan, penerapan ERP ini masih butuh waktu panjang. Pemprov DKI membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan.
Disebutkan, penerapan ERP ini masih butuh waktu panjang. Pemprov DKI membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan.
Beredar kabar jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) di Jakarta telah diuji coba pada 25 Januari 2023. Fakta atau hoax?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan ibu kota.
Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menolak rencana jalan berbayar atau ERP di Ibu Kota. NasDem menilai aturan ini akan membebani masyarakat.
Pengemudi ojek online menolak jalan berbayar atau ERP di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Ichwanul Muslimin meminta agar rencana ini dikaji secara matang.
Legislator PDIP Gilbert Simanjuntak menilai usulan jalan berbayar di Jakarta belum layak diterima. Dia meminta Pemprov tidak menggampangkan keluhan masyarakat.
Pj Gubernur DKI Heru Budi menyampaikan penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) masih dibahas. Menurutnya masih ada tahapan termasuk mendengar keluhan warga.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP masih lama. Sebab ada tahapan yang harus dilalui sebelum menerapkan ERP.
Belum diterapkan, wacana jalan berbayar lektronik atau ERP menuai berbagai keluhan. Rata-rata mereka menolak diterapkannya ERP.
Pengendara ojek online (ojol) menolak dikenai jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Sebab, menurut mereka, ojol juga merupakan kendaraan umum.