
Membaca Urgensi Pembentukan Kementerian Haji
Apa urgensi pembentukan Kementerian Haji? Apa saja yang perlu diselesaikan untuk memperlancar layanan pemerintah kepada para calon jamaah haji Indonesia?
Apa urgensi pembentukan Kementerian Haji? Apa saja yang perlu diselesaikan untuk memperlancar layanan pemerintah kepada para calon jamaah haji Indonesia?
DPR sahkan revisi UU Haji, mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Rapat paripurna dihadiri oleh Ketua DPR dan anggota fraksi.
Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah dibawa ke paripurna untuk disahkan. RUU ini bertujuan menyempurnakan regulasi demi keamanan dan kenyamanan jemaah.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan mengungkap Arab Saudi mengultimatum Indonesia untuk menentukan wilayah di Arafah. Revisi Undang-Undang Haji harus segera rampung.
Parlemen dan pemerintah sedang merevisi UU Haji, membentuk Kementerian Haji dan Umrah menggantikan Badan Penyelenggara Haji. Target pengesahan Agustus 2025.
DPR menerima surpres penunjukan wakil pemerintah untuk revisi UU Haji dan Umrah. Rapat paripurna membahas langkah selanjutnya terkait RUU tersebut.
PW Persis Jakarta mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas para pelaku manipulasi kuota haji.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) yang ikut tersandung kasus korupsi kuota haji kini telah dicegah KPK untuk berpergian ke luar negeri.
KPK menaikkan status kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 ke penyidikan. Potensial tersangka terkait perintah dan aliran dana dalam pembagian kuota.
Menag Nasaruddin menyebut Suryadharma berperan dalam modernisasi Penyelenggaraan haji.