
Menteri Pigai Tunjuk Wakil Menteri untuk Tangani Kasus HAM Berat
Pigai mengatakan masalah penanganan kasus pelanggaran HAM berat akan diserahkan ke Wakil Menteri (Wamen) HAM Mugiyanto Sipin.
Pigai mengatakan masalah penanganan kasus pelanggaran HAM berat akan diserahkan ke Wakil Menteri (Wamen) HAM Mugiyanto Sipin.
MA menolak gugatan anak Jenderal Ahmad Yani, Amelia Yani dkk, yang meminta agar Tim PPHAM dibubarkan. Apa alasan MA?
Tim PPHAM menyalurkan hak pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Sulteng. Pemberian hak pemulihan korban ini sesuai Inpres No 2 Tahun 2023.
Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) yang berat menegaskan pemulihan hak korban akan terus dilakukan.
Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk mencegah pelanggaran HAM berat terjadi lagi di Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial di Aceh besok.
Ada 19 kementerian yang mendukung pemulihan hak-hak korban pelanggar HAM berat, seperti pemberian Kartu Indonesia Sehat prioritas hingga bangun living part.
Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan turun tangan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menegaskan tak akan ada permintaan maaf dari pemerintah atas pelanggaran HAM berat.
Pemerintah akan menyatakan sejumlah eksil di luar negeri yang menjadi korban peristiwa HAM berat masa lalu tidak pernah mengkhianati negara.