
PPPK Paruh Waktu di Bima Cuma Ingin Diupah Rp 1 Juta per Bulan
Honorer PPPK paruh waktu di Kota Bima menginginkan gaji Rp 1 juta per bulan, menanggapi ketidakmampuan Pemkot membayar sesuai UMK.
Honorer PPPK paruh waktu di Kota Bima menginginkan gaji Rp 1 juta per bulan, menanggapi ketidakmampuan Pemkot membayar sesuai UMK.
Isu tentang tunjangan PPPK paruh waktu di Pemkot Mataram dibantah. Mereka hanya akan menerima NIP dan kontrak kerja, tanpa THR atau gaji ke-13.
Puluhan tenaga honorer di Lampung mendatangi DPRD, menuntut kejelasan status dan formasi PPPK. Mereka berharap regulasi berpihak pada honorer non-guru.
Seorang honorer Pemprov Sulsel, B, dirumahkan setelah 10 tahun mengabdi. Pemprov Sulsel mengungkap peluang honorer kembali dipekerjakan.
Pemprov Sulsel hentikan gaji 2.017 honorer yang tidak lolos seleksi PPPK per 1 Juni. Pemberhentian ini mengikuti arahan BKN dan menunggu kebijakan lanjutan.
Pemkot Parepare merumahkan 60 tenaga honorer, termasuk 48 tenaga kesehatan, karena tidak terdaftar di BKN. Gaji mereka disetop sejak Maret 2025.
Wali Kota Agung Nugroho jamin gaji seluruh pegawai honorer di lingkungan Pemkot Pekanbaru sudah dibayarkan. Agung minta pegawai lapor jika ada yang tak dibayar.
Pemkab Bone akan bayar tunggakan gaji 3 bulan untuk 3.501 tenaga honorer setelah SK diperpanjang. Gaji tertunda karena tidak terdaftar di BKN.
Pegawai honorer BPBD Sinjai mogok kerja akibat gaji 3 bulan menunggak. Kondisi ini mengganggu upaya penanganan bencana.
Efisiensi APBN dan APBD tidak membuat Kemensos mengurangi anggaran gaji honorer pendamping bansos. Meski demikian, ada sebagian pos yang memang dialihkan.