
Wacana Kontroversial Pilkada via DPRD Masuk Istana
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah diterima oleh Menko Polhukam Mahfud Md. Usul tersebut akan dibahas bersama.
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah diterima oleh Menko Polhukam Mahfud Md. Usul tersebut akan dibahas bersama.
Ketua DPR Puan Maharani meminta Mendagri Tito Karnavian mengevaluasi pilkada langsung secara hati-hati dan cermat. Puan meminta evaluasi tak reaktif.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad menyetujui wacana evaluasi Pilkada langsung.
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemnerintah menampung usulan rencana kepala daerah dipilih DPRD. Namun dia mengatakan belum pasti sistem pilkada diubah.
"Sebagai catatan Pilkada tidak langsung itu bukan berarti bebas dari money politic juga, tidak," ujar Komisioner KPU, Viryan Aziz.
Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem Lestari Moerdijat mengaku setuju dengan Mendagri Tito Karnavian yang ingin ada evaluasi pilkada langsung.
Pilkada langsung diharapkan tetap dipertahankan, tidak perlu diganti dengan pilkada tidak langsung. "Jangan kita mundur," kata pemerhati pemilu, Perludem.
"Yang paling penting kan usulan-usulan itu dibangun dengan 3 dasar, open mind, hati kita bersih, open heart, ketiga itu open will," kata Plate.
Wasekjen PPP menyoroti politik uang dalam pilkada langsung. Dia mengusulkan adanya subsidi dari negara untuk mencegah pilkada yang berbiaya tinggi.
"Biaya tinggi bisa diminimalisir dengan memendekkan waktu kampanye dan e-voting serta e-rekap," kata Mardani Ali Sera.