
ERP Jadi Strategi Anyar Jakarta Atasi Macet
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan ibu kota.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan ibu kota.
Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menolak rencana jalan berbayar atau ERP di Ibu Kota. NasDem menilai aturan ini akan membebani masyarakat.
Pengemudi ojek online menolak jalan berbayar atau ERP di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Ichwanul Muslimin meminta agar rencana ini dikaji secara matang.
Legislator PDIP Gilbert Simanjuntak menilai usulan jalan berbayar di Jakarta belum layak diterima. Dia meminta Pemprov tidak menggampangkan keluhan masyarakat.
Pj Gubernur DKI Heru Budi menyampaikan penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) masih dibahas. Menurutnya masih ada tahapan termasuk mendengar keluhan warga.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP masih lama. Sebab ada tahapan yang harus dilalui sebelum menerapkan ERP.
Belum diterapkan, wacana jalan berbayar lektronik atau ERP menuai berbagai keluhan. Rata-rata mereka menolak diterapkannya ERP.
Pengendara ojek online (ojol) menolak dikenai jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Sebab, menurut mereka, ojol juga merupakan kendaraan umum.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan ERP di 25 ruas jalan Ibu Kota tidak akan efektif mengurai kemacetan.
Pemprov DKI berencana menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan. Begini kondisi lalu lintas di sejumlah ruasnya.