
Soal ERP di Jalan Margonda, Wali Kota: Depok Belum Siap
Wali Kota Depok Muhammad Idris menyebut kota yang dipimpinnya belum siap menerapkan ERP atau jalan berbayar yang rencananya berlaku di Jalan Margonda.
Wali Kota Depok Muhammad Idris menyebut kota yang dipimpinnya belum siap menerapkan ERP atau jalan berbayar yang rencananya berlaku di Jalan Margonda.
Dishub Kota Bekasi menilai ERP tak cocok diterapkan di Kalimalang. Salah satunya karena di Kalimalang tidak tersedia bus massal.
Proses ERP di Jakarta disebut masih berjalan sesuai target. Lelang untuk peralatan ERP rencana digelar pada 2020 dan operasionalnya paling lambat tahun 2021.
Wali Kota Depok M Idris mengaku tidak diajak rapat soal ERP ini. Ia pun mempertanyakan keseriusan BPTJ soal rencana itu.
Electronic road pricing atau jalan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek pada 2020 bisa urai kemacetan.
BPTJ memastikan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta akan dioperasikan di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek pada 2020.
"Kita akan kejar 2021," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.
Skema jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) adalah salah satu instrumen Pemerintah DKI Jakarta, untuk membatasi kendaraan pribadi dalam kota.
Sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta dibatalkan tahun ini. Yuk tengok lagi jalan yang akan menerapkan sistem ERP.
Anggaran ERP akan dimasukkan lagi pada APBD 2020. Namun, apakah nominal akan sama dengan APBD 2019 senilai Rp 48 miliar, belum diketahui.