
Beda dengan Singapura, Ini Alasan Jalan Berbayar Kurang Cocok di Jakarta
Pengamat Kebijakan Transportasi MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia), Dr Eng. Ir. IB Ilham Malik menilai ERP tidak efektif diterapkan di DKI Jakarta.
Pengamat Kebijakan Transportasi MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia), Dr Eng. Ir. IB Ilham Malik menilai ERP tidak efektif diterapkan di DKI Jakarta.
Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan mengatakan, jika penerapan ERP sudah memenuhi syarat, bisa saja diterapkan.
Jalan berbayar ini dinilai belum tentu bisa mengurai kemacetan di DKI Jakarta.
Jakarta bakal menerapkan tarif jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di 24 ruas jalan. Sepeda motor termasuk yang bakal dikenakan regulasi tersebut.
DPRD DKI memperkirakan jalan berbayar atau ERP akan menghasilkan Rp 60 miliar per hari. Karena itu, Pemprov disarankan membentuk BUMD untuk kelola dana itu.
Pemprov DKI Jakarta sedang membahas regulasi ERP. Sepeda motor juga bakal dikenai tarif ERP saat melintas di sejumlah ruas jalan
Pemprov DKI untuk menerapkan jalan berbayar atau ERP terus menjadi pembahasan. PT TransJakarta mengatakan masih terus berkomunikasi dengan berbagai pihak.
Heru menyampaikan, seiring dengan pembahasan soal ERP, pihaknya juga masih merapikan layanan moda transportasi yang ada.
Ada sejumlah PR yang harus dirampungkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum memberlakukan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP). Ini daftarnya!
Wapres Ma'ruf Amin turut menanggapi rencana jalan berbayar atau ERP di 25 ruas jalan di Jakarta. Ma'ruf menilai rencana kebijakan itu perlu diuji coba.