
Sempat Dikritik Prof Eddy Hiariej, Pasal Ini Diperbaiki di Perppu Ciptaker
UU Cipta Kerja sempat dikritik Prof hukum UGM Eddy Hiariej. Kini, dalam Perppu Cipta Kerja, masukan Wamenkumham itu diadopsi untuk merevisi materi Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja sempat dikritik Prof hukum UGM Eddy Hiariej. Kini, dalam Perppu Cipta Kerja, masukan Wamenkumham itu diadopsi untuk merevisi materi Cipta Kerja.
Eddy mengatakan pasal tersebut bukan pasal baru karena sudah ada dalam UU Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yakni pada Pasal 14 dan 15.
Wamenkumham Eddy Hiariej mengungkap sejumlah item dalam DIM yang akhirnya disepakati pemerintah dan DPR untuk dimasukkan dalam RKUHP. Apa saja?
Edward menyebut pasal soal penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden masih didiskusikan.
Dia menjelaskan pidana penjara merupakan khas kolonial karena tujuanya memenjarakan warga jajahannya agar bisa diekploitasi.
Eddy mengatakan pasal penghinaan pemerintah sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dinyatakan ditolak.
Kanwil Kemenkumham DKI dan Kantor Imigrasi Jakut membuka Unit Layanan Paspor (ULP) di Gedung Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lantai 5, Pademangan.
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menargetkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tuntas dibahas Juli 2022.
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif, menyerahkan jenazah korban kebakaran Lapas Tangerang ke pihak keluar. Jenazah atas nama I Wayan Tirta.
Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej menilai UU ITE memang perlu revisi. Dia mengungkap ada tiga pasal di dalamnya yang mulitafsir.