
Agus Widjojo: Kita Harus Lanjutkan Agenda Reformasi TNI
Agenda reformasi TNI dinilai mengambil langkah mundur seiring makin banyaknya ruang dan hak warga sipil yang dicawe-cawe oleh militer aktif.
Agenda reformasi TNI dinilai mengambil langkah mundur seiring makin banyaknya ruang dan hak warga sipil yang dicawe-cawe oleh militer aktif.
Pemerintahan Prabowo menetapkan beberapa program kebijakan yang mengulang program kebijakan era pemerintahan Orde Baru.
Polemik RUU TNI yang disahkan jadi UU memicu pro-kontra. Seniman bersuara menolak, dengan ilustrasi yang menggambarkan kritik terhadap dwifungsi TNI.
Dwifungsi diduga muncul setelah RUU TNI disahkan pada Kamis, 21 Maret 2025 kemarin. Apa itu dan bagaimana sejarahnya di Indonesia? Cek di sini.
Pengesahan revisi UU TNI memicu penolakan luas di masyarakat. Aksi protes terjadi di berbagai daerah, dengan kritik tajam dari pakar hukum dan akademisi.
DPR RI sahkan RUU TNI, Pangdam I/BB Mayjen Rio Firdianto menyatakan siap mengikuti perintah UU. Revisi mencakup usia pensiun dan lembaga TNI aktif.
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan tidak ada wajib militer dan dwifungsi TNI. Hal itu ia sampaikan setelah RUU TNI Disahkan menjadi UU.
Massa Aliansi Masyarakat Sipil unjuk rasa di Makassar menolak revisi UU TNI. Aksi ini menyebabkan kemacetanlalu lintas.
DPR RI sahkan RUU TNI menjadi undang-undang. Menhan Sjafrie pastikan tidak ada dwifungsi TNI dan wajib militer dalam UU baru ini.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya dan pemerintah mengedepankan supremasi sipil.