
RKUHP Sah, Pimpinan DPR Belum Akan Temui Massa Berencana Demo
Pimpinan DPR menyampaikan belum bakal menemui massa aksi yang berencana menggelar demo RKUHP di depan gedung DPR hari ini.
Pimpinan DPR menyampaikan belum bakal menemui massa aksi yang berencana menggelar demo RKUHP di depan gedung DPR hari ini.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyinggung soal sikap PKS yang sebelumnya menyatakan setuju dengan catatan terhadap RKUHP.
DPR RI resmi mengesahkan RKUHP menjadi UU. Meski demikian, pengesahan itu sempat diwarnai perdebatan alot dengan PKS.
Penyampaian catatan terhadap RKUHP disampaikan anggota DPR Fraksi Demokrat Santoso. Interupsi Demokrat berjalan lancar dan diwarnai tepuk tangan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis walk out (WO) saat rapat paripurna pengesahan RKUHP. Dia menolak pasal penghinaan presiden.
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyampaikan laporan pembahasan RKUHP bersama pemerintah sebelum disetujui rapat paripurna DPR RI.
Di CFD Bundaran HI, Jakarta, sejumlah orang membentangkan spanduk besar bertuliskan protes terhadap RKUHP yang segera disahkan dalam paripurna DPR RI.
Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut RKUHP ditargetkan disahkan di paripurna sebelum DPR memasuki masa reses, yakni 15 Desember 2022.
Sosialisasi RKUHP ke berbagai daerah tidak membuahkan hasil maksimal. Setidaknya RKUHP masih mempertahankan pasal penghinaan kepada penguasa umum.
Dalam draf RKUHP terbaru itu, ada sedikit perubahan dibandingkan draf sebelumya, di antaranya menghapus pasal pidana penggelandangan.