
MK Jawab Kritik soal Putusan Pemilu: DPR Berwenang Tindak Lanjuti, Kami Tunggu
Mahkamah Konstitusi (MK) menjawab kritik DPR soal putusan terkait pemisahan pemilu. MK menyebutkan putusan itu sudah diucapkan dan tinggal ditidaklanjuti DPR.
Mahkamah Konstitusi (MK) menjawab kritik DPR soal putusan terkait pemisahan pemilu. MK menyebutkan putusan itu sudah diucapkan dan tinggal ditidaklanjuti DPR.
"Ya kan tugas dari Wapres itu, apa harus ke Papua gitu? Di sini saja masih banyak masalah," kata Andreas Hugo.
Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam kesempatan itu, para legislator ramai-ramai mengkritik putusan MK.
Komisi XIII DPR menggelar rapat tertutup dengan Kemensetneg. Adapun rapat ini dijadwalkan untuk membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, berpesan ke 24 calon dubes RI untuk negara sahabat yang disebut memenuhi syarat. Apa pesannya?
DPR RI menyepakati kodifikasi UU paket pemilu dan partai politik untuk dibahas pada periode 2025-2029.
Fraksi-fraksi di DPR akan menyampaikan pandangan terkait RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Anggota Komisi III DPR Martin D. Tumbelaka mengapresiasi kinerja Polri. Ia juga mendorong adanya optimalisasi anggaran Polri untuk tahun 2026.
Menteri PPPA Arifatul mengeluhkan tak ada anggaran program kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak pada tahun anggaran 2026.
Melalui tim daerahnya, Sari berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak.