
Pesan Penting buat Pemerintah soal Harga Minyak Goreng & Sawit
Begini saran buat pemerintah dalam hal menjaga stabilitas harga minyak goreng, termasuk menerapkan kebijakan DPO dan DMO sawit.
Begini saran buat pemerintah dalam hal menjaga stabilitas harga minyak goreng, termasuk menerapkan kebijakan DPO dan DMO sawit.
Pengusaha meminta agar pemerintah menghapus kebijakan DMO dan aturan harga CPO atau Domestic Price Obligation (DPO). Berikut fakta-faktanya.
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengaku tak setuju dengan usulan sejumlah pengusaha terkait penghapusan kebijakan DMO dan DPO.
Zulkifli Hasan sempat mengatakan akan mempertimbangkan mencabut kebijakan domestic market obligation (DMO). Lantas kapan kebijakan itu akan dilakukan?
"Tidak perlu peraturan DMO-DPO bikin pusing,"
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku akan mempertimbangkan penghapusan Domestic Market Obligation (DMO) dan aturan harga dalam negeri CPO.
"Saya akan pertimbangkan, saya lagi akan ketemu temen-temen pengusaha yang sudah komit untuk memenuhi DMO dan DPO."
Pemerintah mencabut kebijakan wajib pasok kebutuhan dalam negeri (DMO) dan penetapan harga dalam negeri (DPO) minyak sawit atau crude palm oil (CPO).
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) mencatat pasokan minyak goreng kemasan sampai hari ini baru memenuhi 49% permintaan perseroan.
Pabrik oleokimia dikabarkan setop produksi karena aturan kewajiban pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sawit.