
8,3 Juta Warga Jakarta Harus Ganti KTP Saat DKI Berubah Jadi DKJ
Pemprov DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan sebanyak 8,3 juta warga DKI harus ganti KTP saat Jakarta berubah status menjadi Daerah khusus Jakarta (DKJ).
Pemprov DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan sebanyak 8,3 juta warga DKI harus ganti KTP saat Jakarta berubah status menjadi Daerah khusus Jakarta (DKJ).
Setelah resmi tak lagi menjadi ibu kota, Jakarta pun diproyeksikan menjadi pusat perdagangan Indonesia.
Selepas tidak menjadi Ibu Kota Indonesia, Jakarta disiapkan menjadi kota global dan pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bagaimana?
PKS menolak RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan menjadi UU. Anggota DPR Fraksi PKS Hermanto mengusulkan Jakarta menjadi ibu kota legislatif.
DPR RI mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU. Pengesahan itu diambil dalam agenda pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.
PKS DKI Jakarta mendorong agar RUU DKJ mengatur soal wali kota dipilih secara langsung melalui pemilu. Lantas, bagaimana respons Heru Budi Hartono?
Baleg DPR dan pemerintah menyepakati pemilihan gubernur Daerah Khusus Jakarta dalam RUU DKJ dilakukan secara langsung melalui pilkada dalam satu putaran.
Lembaga yang dimaksud antara lain DPR, DPD, KPK, hingga LPSK.
Baleg DPR RI mengusulkan aset yang dikelola pemerintah pusat, seperti kawasan GBK dan Kemayoran, diserahkan kepada Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Panja RUU DKJ menyepakati Dewan Aglomerasi bakal ditunjuk presiden melalui Kepres. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi hal tersebut.