
Pegadaian-BPHN Sinergi Bangun Desa Sadar Hukum di Bali, Jember & Bantul
PT Pegadaian dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama membentuk Desa Sadar Hukum di Bali, Jember, dan Bantul.
PT Pegadaian dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama membentuk Desa Sadar Hukum di Bali, Jember, dan Bantul.
Sebanyak 56 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di NTB diresmikan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly meresmikan 33 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di wilayah Sulawesi Selatan.
Dengan banyaknya desa sadar hukum maka bisa meyakinkan investor bila tempat yang dijadikan lokasi investasi mempunyai kepastian hukum.
BPHN akan menjatuhkan sanksi ke kades yang mendukung salah satu parpol buntut demo masa jabatan 9 tahun. Sebab kades wajib netral dari politik praktis.
Kerap dijumpai keluhaan wisatawan dimintai tiket wisata yang tidak wajar. Ada juga keluhan investor yang kerap kena pungli. BPHN tergerak untuk menyisirnya.
Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly meresmikan 130 desa di Jawa Barat sebagai desa sadar hukum.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberi penghargaan kepada 147 desa dan kelurahan di Jawa Barat sebagai desa sadar hukum tahun 2018.