
LBH Kecam Tindakan Represif Aparat Saat Demo Tolak Kenaikan PBB di Bone
LBH Makassar mengecam tindakan represif aparat saat demo PBB-P2 di Bone. Mereka tuntut Bupati bertanggung jawab dan dorong dialog demokratis.
LBH Makassar mengecam tindakan represif aparat saat demo PBB-P2 di Bone. Mereka tuntut Bupati bertanggung jawab dan dorong dialog demokratis.
Sebanyak 13 aparat dari TNI, Polri, dan Satpol PP luka-luka saat demo ricuh di kantor Bupati Bone. Dalam demo itu, massa menolak kenaikan tarif PBB-P2.
Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menunda kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar 65 persen.
Aparat mengamankan sebanyak 54 orang usai demo ricuh penolakan kenaikan tarif PBB-P2 di kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan, kemarin.
Kenaikan tarif PBB-P2 di Bone memicu demo besar yang berujung kericuhan. Pemkab Bone pun akhirnya menundak kenaikan tarif pajak tersebut.
Polisi menyusuri Jalan Hos Cokroaminoto setelah demo menolak kenaikan tarif PBB-P2 di Bone berakhir ricuh. Akses jalan mulai dibuka.
Pemkab Bone menunda kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 65% setelah demo ricuh. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan tidak ada kerugian bagi wajib pajak.
Demo menolak kenaikan tarif PBB di Bone ricuh, diduga ditunggangi kelompok anarko. Polisi amankan beberapa provokator dari luar daerah.
Sebanyak 1.000 personel TNI dan Polri disiagakan untuk mengamankan demo penolakan kenaikan tarif PBB-P2 di Bone. Aksi diharapkan berjalan aman dan kondusif.
Warga Kabupaten Bone menggelar demo besar-besaran menolak kenaikan tarif PBB-P2. Sekitar 2.000 orang diperkirakan akan beraksi di depan kantor Bupati hari ini.