.webp)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mengecam tindakan represif aparat saat demo kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). LBH menuntut Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bertanggung jawab.
"LBH Makassar menuntut Andi Asman Sulaiman selaku Bupati Bone untuk bertanggung jawab secara hukum maupun moral atas peristiwa kekerasan yang terjadi, sebagai akibat dari pengabaian aspirasi warga. Dan segera mencabut segala kebijakan yang membebani masyarakat serta membuka ruang partisipasi yang bermakna dalam setiap pengambilan kebijakan," kata Direktur LBH Makassar Abdul Azis Dumpa dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).
Dia menerangkan, dalam temuan dari sumber terpercaya dan temuan video yang beredar dari kanal media, aksi unjuk rasa ini berlangsung hingga malam hari dan berujung ricuh. Dia menilai kerusuhan terjadi akibat dari tindakan represif aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan aparat kepolisian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Diperkirakan sekitar 1.000 aparat gabungan diturunkan pada aksi ini. Tembakan gas air mata membabi buta, merangsek masuk ke halaman rumah warga, beberapa momen tertangkap oleh kamera ponsel menunjukkan warga ikut geram akibat dari tembakan gas air mata yang tidak terarah," sebutnya.
Azis menuturkan, aksi represif aparat berlangsung di sekitar halaman kantor Bupati Bone, hingga Jalan Ahmad Yani menuju Kampus IAIN Bone yang merupakan titik kerusuhan berlangsung. Pihaknya juga menemukan beberapa video yang menunjukkan sejumlah aksi kekerasan yang dialami warga oleh beberapa aparat.
"Aparat kepolisian secara kerumunan dengan brutal memukul dan meringkus demonstran. Dalam pantauan kami, terdapat warga yang mengalami luka berat pada bagian kepala," bebernya.
Azis menjelaskan, pemerintah dan aparat seharusnya menanggapi protes warga ini secara demokratis. Dia pun menilai apa yang terjadi ini justru menghilangkan legitimasi kepercayaan publik kepada otoritas pemerintah.
"Seharusnya protes ini ditanggapi secara demokratis, bukan dengan represif, menggunakan kekerasan dan senjata. Apa yang berlangsung di Pati, Jawa Tengah dan di Bone, Sulawesi Selatan merupakan sebuah cerminan bahwa segala kebijakan pemerintah harus berakar pada kepentingan dan kehendak rakyat, tindakan politik yang diambil justru telah menghilangkan legitimasi dan kepercayaan publik kepada otoritas pemerintah, dan semakin menunjukkan watak otoriter pemerintah Indonesia yang sesungguhnya," tegasnya.
"Aspirasi yang dibalas dengan tindakan brutalitas malah akan melahirkan gelombang protes yang lebih radikal. Respons terhadap aksi unjuk rasa tentu sangat berlebihan. Masjid Agung juga ikut menjadi sasaran tembakan membabi buta yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Gas air mata menyebar ke pemukiman. Hal ini menuai aksi serta respons balik oleh warga sekitar," sambung Azis.
Sebelumnya diberitakan, demo kenaikan tarif PBB-P2 di Bone berakhir ricuh hingga tengah malam pada Selasa (19/8). Polisi mengungkapkan massa melemparkan bom molotov.
Demonstrasi yang digelar Aliansi Rakyat Bone mulanya berjalan damai di depan kantor Bupati Bone. Namun menjelang sore, massa mulai merangsek masuk ke pekarangan kantor usai menjebol pagar kantor.
"Kami sudah terapkan humanis, kami diperintahkan oleh Kapolda untuk bertahan saja dan ajak ngobrol," kata Kapolres Bone AKBP Sugeng Setyo Budhi, Rabu (20/8).
(asm/sar)
