detikJatengSenin, 08 Jun 2026 14:59 WIB
BPK Temukan Kelebihan Bayar Operasional BRT Trans Jateng
BPK temukan kelebihan pembayaran dan masalah proyek di Pemprov Jateng 2025. Meski begitu, Jateng raih opini WTP ke-15.
detikJatengSenin, 08 Jun 2026 14:59 WIB
BPK temukan kelebihan pembayaran dan masalah proyek di Pemprov Jateng 2025. Meski begitu, Jateng raih opini WTP ke-15.
detikBaliJumat, 05 Jun 2026 14:34 WIB
BPK RI memberikan opini WTP untuk LKPD NTB 2025, namun temukan kelebihan belanja Rp 10 M di 15 OPD dan 34 sekolah. Gubernur berkomitmen tindak lanjuti.
detikBaliKamis, 04 Jun 2026 21:44 WIB
BPK temukan masalah pengelolaan keuangan Pemprov NTT, termasuk kelebihan pembayaran dan aset yang tidak tertib. Diminta tindak lanjuti rekomendasi dalam 60 hari
detikJatimSabtu, 30 Mei 2026 13:30 WIB
Nganjuk meraih Opini WTP ke-9 berturut-turut dari BPK. Sinergi pemerintah dan DPRD kunci keberhasilan.
detikNewsRabu, 20 Mei 2026 23:46 WIB
KPK masih mengkaji putusan MK yang menetapkan BPK sebagai satu-satunya lembaga berwenang menghitung kerugian negara. KPK terus berkomunikasi dengan MK dan MA.
detikNewsSelasa, 19 Mei 2026 21:58 WIB
Eks Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengusulkan ada standar penghitung kerugian negara. Hal ini menyikapi otoritas tunggal BPK usai putusan MK.
detikNewsSelasa, 19 Mei 2026 11:46 WIB
Eks Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan penetapan kerugian negara dalam korupsi adalah wewenang hakim, bukan hanya BPK. Perlu standar penghitungan.
detikNewsSelasa, 19 Mei 2026 11:15 WIB
Eks Ketua BPK Agung Firman Sampurna menilai BPK berwenang menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi. Ia usulkan harmonisasi UU Tipikor dan UU BPK.
detikNewsSenin, 18 Mei 2026 15:13 WIB
Mantan Wakil Ketua KPK, Amien Sunaryadi, menilai penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi tak boleh dimonopoli oleh BPK.
detikNewsSenin, 18 Mei 2026 11:54 WIB
Baleg DPR menggelar RDPU untuk membahas pemantauan UU Tipikor pascaputusan MK. Bob Hasan menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penegakan korupsi.