
Komisi VIII DPR Sebut Revisi UU Haji untuk Atur Badan Penyelenggara Haji
Komisi VIII DPR dan pemerintah sedang merevisi Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di tingkat Panitia Kerja (Panja).
Komisi VIII DPR dan pemerintah sedang merevisi Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di tingkat Panitia Kerja (Panja).
Anggota Komisi VIII DPR Pasha 'Ungu' mengkritik alokasi anggaran yang dijabarkan oleh BPH menindaklanjuti arahan efisiensi oleh Presiden Prabowo. Apa kata dia?
Menteri Imipas Agus Andrianto menerima audiensi Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf. Pertemuan ini memperkuat koordinasi terkait teknis penyelenggaraan haji.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo meminta KPK melakukan pendampingan terhadap Kemenag dan BPH pada penyelenggaraan haji 2025.
Ada 35 orang yang dilantik menjadi pejabat BP Haji. Berikut daftar lengkapnya.
BP Haji menggandeng berbagai institusi sebagai tim kerjanya. Mulai dari KPK, Kejaksaan, hingga TNI dan Polri.
Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) melantik 35 pejabat di lingkungannya. Mereka adalah pejabat eselon II-IV.
BP Haji mendapatkan alokasi dana dari Kemenag Rp 179,7 M. Sementara BPJPH sebesar Rp 436,8 miliar.
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Agama RI pada Rabu (4/12).
"Menetapkan Badan Penyelenggara Haji dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi mitra kerja komisi VIII DPR RI," kata pimpinan DPR Adies Kadir.