
Tiga Catatan Penting Badan Pengkajian MPR soal Reformasi Keuangan Negara
Badan Pengkajian MPR RI menggelar FGD tentang keuangan negara dan kesejahteraan sosial.
Badan Pengkajian MPR RI menggelar FGD tentang keuangan negara dan kesejahteraan sosial.
Badan Pengkajian MPR RI soroti anomali demokrasi digital. Perlunya redefinisi kedaulatan rakyat agar sejalan dengan Pancasila dan tantangan ketatanegaraan.
Maman Imanul Haq menegaskan pentingnya Pancasila dalam demokrasi Indonesia. Diskusi ini menyoroti peran generasi muda dan pendidikan politik berkelanjutan.
Andreas mengatakan Tim Perumus akan berusaha mengupayakan agar pembahasan secepatnya selesai dan dilaporkan kepada Pimpinan MPR untuk kemudian di follow up.
Ketua BP MPR RI Andreas Hugo Pareira menyebut kedua tim telah dibekali dokumen komprehensif hasil kompilasi dari berbagai pandangan dan masukan para pakar.
Dalam rapat Pimpinan Badan Pengkajian MPR pada 20 Mei 2025, Badan Pengkajian telah menyepakati untuk membentuk dua Tim Perumus.
Ibas mengusulkan sepuluh topik untuk diskusi, termasuk perubahan dan pembaharuan UUD NRI Tahun 1945.
Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR mengalami perubahan.
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR, Benny K. Harman, mengatakan memang ada rencana amandemen UUD 1945, namun tujuannya bukan untuk kembali ke naskah asli.
Rieke berharap kajian soal PPHN menjadi kesepakatan dan nantinya menjadi rujukan visi dan misi para kontestan yang akan maju di pemilu maupun pilkada 2024.