
Ahmad Basarah: Konstitusi RI Perlu Penyempurnaan
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengungkap tiga kelompok dalam masyarakat Indonesia yang menyikapi eksistensi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengungkap tiga kelompok dalam masyarakat Indonesia yang menyikapi eksistensi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
MPR resmi melantik tambahan tiga wakil ketuanya siang ini. Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap penambahan pimpinan MPR bisa melancarkan rencana amendemen UUD '45.
Ma'ruf menjelaskan pembahasan soal Amandemen UUD 1945 dan GBHN dengan Jokowi masih secara garis besar. Belum membahas terperinci.
Kesepakatan MPR-BPIP untuk amandemen UUD 1945 tentang haluan negara menimbulkan tarik menarik. Lihat pro dan kontranya dalam meme:
MPR dan BPIP bakal mengamendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD '45). Rencana ini menuai pro-kontra.
Golkar menolak rencana amandemen UUD 1945 secara terbatas. Saat ini, presiden yang terpilih menurutnya tidak membutuhkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
MPR bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bakal mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45) secara terbatas.
Wacana dilakukannya amandemen UUD 1945 sudah muncul sejak 2 tahun lalu. Sempat tertunda, wacana ini kembali ditajamkan. Apa tujuannya?
MPR dan BPIP bakal mengamendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pakar hukum tata negara, ini berbahaya!
Pembahasan amendemen UUD 1945 akan dimulai. Ketua MPR, Jokowi, dan Megawati akan duduk bareng. "Nanti Mbak Mega yang akan mengatur ke sana," kata Ketua MPR.