
MPR Rencanakan Bolak-balik Bertemu SBY Bahas Amandemen UUD 1945
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan para pimpinan MPR berharap dapat bertemu kontinu alias bolak-balik dengan SBY membahas amandemen UUD 1945.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan para pimpinan MPR berharap dapat bertemu kontinu alias bolak-balik dengan SBY membahas amandemen UUD 1945.
SBY punya pesan-pesan khusus kepada para Pimpinan MPR terkait amandemen UUD 1945. SBY meminta pimpinan MPR menampung aspirasi publik soal GBHN.
"Ini tidak terkait dengan perubahan, terkait perubahan rinci, perubahan politik, presiden tetap dipilih rakyat," ujar Bamsoet.
WapresJK mengatakan akan ada konsekuensi jika pemerintah jadi melakukan amandemen UUD 1945. JK meminta agar amandemen dilakukan secara terbatas.
Naskah asli UUD 1945 menyebutkan Presiden dipilih MPR dan Presiden tidak ada batasannya. Hal itu dimanfaatkan Soeharto untuk bisa dipilih MPR hingga 7 kali.
"Pak Presiden tanya apa mengenai amandemen terbatas itu. Apakah nanti presiden itu dimandataris MPR? Itu nggak," ujar Zulkifli Hasan.
Direktur Eksekutif SMRC menilai saat ini amandemen UUD 1945 belum diperlukan. Menurutnya belum ada kepentingan yang memaksa untuk kembali mengubah UUD 1945.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan pemikiran Prabowo yang ingin amandemen UUD 1945 bersifat menyeluruh.
PPP merasa tidak ingin terjebak apakah materi amandemen terbatas atau lebih luas.
MPR 2014-2019 mengamanatkan melakukan amandemen terbatas UUD 1945. Dalam kacamata hukum tata negara, sudah saatnya UUD 1945 diamandemen untuk kelima kalinya.