
Wakil Ketua MPR Terima Masukan Gubernur Sulsel soal Amandemen UUD
Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sempat menjadi pembahasan antara Syarief dengan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sempat menjadi pembahasan antara Syarief dengan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan mengapresiasi antusiasme rektor dan para dekan Universitas Hasanuddin saat membahasseputar amandemen terbatas UUD NRI 1945.
Pimpinan MPR melanjutkan safari politik untuk meminta masukan soal amandemen UUD 1945. Kali ini mereka bertemu dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Pimpinan MPR menyambangi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta Pusat. Pertemuan itu membahas rencana amandemen terbatas UUD 1945.
Bamsoet mengatakan bahwa MPR RI 2019 dan 2024 menerima rekomendasi dari MPR RI 2014-2019 untuk mengamandemen UUD NRI 1945.
Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan angkat bicara terkait Wakil Ketua KPK Saut Situmotang yang usul pemberantasan korupsi dimasukkan ke dalam konstitusi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut cenderung emosional dalam menyikapi isu amandemen UUD 1945. Partai Demokrat membela dengan menyebut Jokowi rasional.
"Pak Jokowi sebenarnya biasa saja dalam menanggapi wacana amandemen UUD 45," kata Dini.
Fraksi PDIP di MPR menganggap urgensi amandemen hanya terbatas pada pasal 3 UUD 1945 menambah frase kalimat berwenang menetapkan haluan negara.
"Ini seharusnya Mensesneg selaku pembantu presiden urusan kenegaraan dapat membuka komunikasi dan koordinasi politik yang baik," kata Basarah.