
Tolak Amandemen UUD 1945, PD: Kami Pegang Pernyataan Presiden Jokowi
Demokrat menolak wacana amandemen UUD 1945. Demokrat memegang pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut amandemen UUD wewenang MPR.
Demokrat menolak wacana amandemen UUD 1945. Demokrat memegang pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut amandemen UUD wewenang MPR.
MPR masih melakukan pengkajian terkait bentuk hukum PPHN yang menjadi salah satu rekomendasi MPR periode lalu. Isu PPHN jadi pintu masuk amandemen UUD 1945?
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menyebut pihaknya tidak berpikiran untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda pemilu.
Wacana amandemen UUD 1945 merembet ke isu perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden Jokowi disebut menolak gagasan tersebut. Ini tanggapan parpol di Jatim.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan pemilu tetap digelar pada 2024. Dia menegaskan isu amandemen UUD 1945 tak berpengaruh terhadap pemilu 2024.
"Usulan (perpanjangan masa jabatan presiden) tersebut sebagai 'cek sound' untuk mengetahui daya dukung atau daya tolak masyarakat," ujar pakar politik Undip.
"Kalau anggota DPR, DPD tetap melakukan amandemen untuk melayani kepentingan segelintir orang maka yang terjadi adalah kudeta demokrasi," tegas Mada Sukmajati.
"Yang harus diamandemen parpolnya bukan UUD 45, yang direformasi ya parpolnya sehingga bisa melakukan proses rekruitmen dengan baik dan benar," ujar Mada.
Rencana amandemen UUD '45 jadi 'liar' karena dibarengi isu perpanjangan masa jabatan Jokowi. Fadjroel memastikan Jokowi tak berniat memperpanjang masa jabatan.
Wacana amandemen UUD 1945 makin kencang setelah PAN bergabung dengan koalisi pemerintah. Sema Unimed menolak amandemen UUD 1945.