
Mahyudin: Amandemen Paling Penting Bentuk Sistem Bikameral yang Kuat
Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, menilai wacana amandemen kelima UUD 1945 selama ini hanya terjebak dalam isu Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, menilai wacana amandemen kelima UUD 1945 selama ini hanya terjebak dalam isu Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Menurut Basarah pernyataan politik Amien Rais juga sering tidak berbasis data-data valid dan objektif sehingga akhirnya menyesatkan publik.
"Amien Rais ibarat kadal gurun yang lapar berhalusinasi sendiri tentang apa yang dianggapnya lawan politik dan sasarannya sudah pasti PDIP dan Presiden Jokowi."
Di MPR periode lalu ada dinamika soal PPHN ini yaitu ada 7 fraksi plus kelompok DPD menyetujui PPHN dengan payung hukum TAP MPR dan ada 3 Fraksi menyetujui PPHN
Kabar terbaru yang bisa saya sampaikan sesuai hasil Rapat Pimpinan MPR terakhir adalah MPR masih akan terus melakukan kajian secara mendalam
Jokowi memastikan tidak berniat memperpanjang masa jabatannya. Namun peluang terlaksananya amandemem dan perpanjangan sangat terbuka bahkan liar.
Pakar Fakultas Hukum Unair, Herlambang P. Wiratraman membenarkan isu penundaan pemilu bagian dari skenario kekuasaan oligarki. Ini untuk memperpanjang kekuasaan
Amien Rais menyebut wacana Amandemen UUD 1945 sudah dibicarakan sejak 2019 oleh tokoh pro Jokowi. Ia menyebut isu itu turun, lalu diangkat lagi oleh oknum PDIP.
Amien Rais mengungkap pihak-pihak yang membicarakan dan mengangkat wacana amandemen UUG 1945 dan merembet pada isu presiden 3 periode. Siapa?
Pakar hukum tata negara menyebut masuknya pembahasan agenda presiden 3 periode dapat merusak demokrasi lantaran mencoreng cita-cita reformasi 98.