
Pakar Hukum Sarankan Amendemen UUD 1945 Usai Pemilu 2024
Amendemen sebaiknya dilakukan pasca-hasil Pemilu 2024. Agar pandangan serta pikiran konstitusionalisme benar-benar muncul tanpa ada agenda jangka pendek.
Amendemen sebaiknya dilakukan pasca-hasil Pemilu 2024. Agar pandangan serta pikiran konstitusionalisme benar-benar muncul tanpa ada agenda jangka pendek.
LaNyalla menekankan bahwa Amandemen ke-5 harus mengoreksi apa yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD hasil Amandemen yang lalu.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melaksanakan pertemuan dengan Tim Kajian Politik Ketatanegaraan DPD.
Mahasiswa dan Pemuda Muhammadiyah di Jatim angkat bicara terkait wacana amandemen-isu perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka menolak tegas wacana tersebut.
Amandemen dimulai pertama kali pada 1999 saat masa jabatan presiden dibatasi dua periode. Salah satu alasan amandemen agar tercipta check and balances.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menggulirkan wacana amandemen UUD 1945 usai merapat ke Istana. Apa yang melatarbelakanginya?
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah tidak ikut campur dalam persoalan amandemen UUD 1945 karena amandemen UUD 1945 merupakan wewenang DPR dan MPR.
Pidato Ketua MPR di Sidang Tahunan (16/8) menyebutkan MPR akan melakukan amendemen terbatas pada UUD 1945 dalam rangka menghidupkan kembali PPHN.
Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mereda dan ditepis pemerintah. Isu ini kini mencuat lagi.
"Bagi NasDem kenapa harus terbatas? Kalau mau terbatas tanya dulu sama masyarakat kalau mau amandemen," kata Surya Paloh.