detikNewsMinggu, 18 Agu 2019 18:58 WIB
PKB Bentuk Tim Profesor Kaji Amendemen UUD 1945 dan GBHN
PKB bahkan membentuk tim khusus beranggotakan profesor serta ahli hukum, politik, dan ekonomi untuk mengkaji rencana ini.
detikNewsMinggu, 18 Agu 2019 18:58 WIB
PKB bahkan membentuk tim khusus beranggotakan profesor serta ahli hukum, politik, dan ekonomi untuk mengkaji rencana ini.
detikNewsMinggu, 18 Agu 2019 07:28 WIB
Golkar menilai wacana kembali ke UUD 1945 seperti sama dengan membuang 4 amendemen UUD 1945 yang telah dilakukan sebelumnya.
detikNewsSabtu, 17 Agu 2019 17:25 WIB
Prabowo ingin agar Indonesia kembali memakai UUD 1945. PDIP tidak setuju bila Indonesia kembali memakai konstitusi versi 18 Agustus 1945 itu.
detikNewsJumat, 16 Agu 2019 17:31 WIB
"Kalau kita tidak mengubah sistem pemilihan, GBHN tidak relevan. Kecuali presiden dipilih MPR," kata Fahri
detikNewsJumat, 16 Agu 2019 17:17 WIB
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan MPR telah sepakat amendemen terbatas UUD 1945 soal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
detikNewsKamis, 15 Agu 2019 15:39 WIB
Wacana untuk mengembalikan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi kembali menghangat lewat amendemen UUD 1945.
detikNewsKamis, 15 Agu 2019 08:16 WIB
Wacana untuk mengembalikan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi kembali menghangat. Hal itu bisa dilakukan lewat amendemen UUD 1945.
detikNewsRabu, 14 Agu 2019 09:00 WIB
"Put any proposal of the amendment on the table," kata Sekjen PPP Arsul Sani menanggapi rencana amendemen UUD 1945.
detikNewsRabu, 14 Agu 2019 08:14 WIB
Partai Gerindra sepakat dengan Wapres JK yang menyebut amendemen UUD 1945 berisiko. Jika hal itu terjadi, Gerindra menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi.
detikNewsSenin, 12 Agu 2019 13:36 WIB
"Kalau mau amendemen harus dikaji dengan cermat, jangan hanya untuk kepentingan sesaat," kata Fadli Zon.