
Fraksi-fraksi MPR Tak Satu Suara soal Cara Hidupkan Lagi GBHN
GBHN sudah mati sejak 2004. Kini MPR hendak membangkitkannya kembali dengan nama 'haluan negara'. Soal cara, fraksi-fraksi di MPR tak satu suara.
GBHN sudah mati sejak 2004. Kini MPR hendak membangkitkannya kembali dengan nama 'haluan negara'. Soal cara, fraksi-fraksi di MPR tak satu suara.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan amendemen UUD 1945 terkait GBHN tak dilakukan dalam waktu dekat.
PKB menolak jika amendemen UUD 1945 terkait Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) digelar dalam waktu dekat.
Mengembalikan fungsi MPR atau melemahkan KPK adalah upaya yang sangat mungkin dan berpotensial untuk melemahkan demokrasi. Keduanya harus ditolak.
"Semua (sepakat amandemen terbatas UUD 1945), termasuk DPD," kata Zulkifli.
Semua partai politik yang mempunyai perwakilan di MPR dan anggota DPD mempunyai pandangan yang sama perihal perlunya haluan pembangunan nasional.
Meskipun PDIP menghendaki amandemen UUD 1945 secara terbatas, hal itu tidaklah memberikan garansi, sebab tidak pasti garis batasannya sejauh mana.
Upaya menghidupkan kembali GBHN sepatutnya dimulai dari pembenahan MPR, bukan secara parsial dengan amandemen UUD 1945 secara terbatas.
Wacana amandemen terbatas UUD 1945 dapat saja menjadi bola liar untuk membuka keran perubahan pasal-pasal lain. Sebab, MPR dan GBHN sangat fundamental.
PKB bahkan membentuk tim khusus beranggotakan profesor serta ahli hukum, politik, dan ekonomi untuk mengkaji rencana ini.