
Bamsoet: PAN Setuju Dilakukan Amandemen Terbatas UUD 1945
Bamsoet menegaskan MPR tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan terkait amandemen UUD 1945.
Bamsoet menegaskan MPR tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan terkait amandemen UUD 1945.
MPR RI kini tengah mengkaji wacana menghidupkan kembali haluan negara sebagai pedoman pembangunan nasional yang berkesinambungan.
Syarifuddin mengatakan pihaknya membuka seluas-luasnya kepada publik untuk memberikan kontribusi dan pandangan tentang penyempurnaan UUD.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan dalam menyikapi polemik menghadirkan kembali garis besar haluan negara (GBHN),
"Kalau ada rencana mengubah pasal-pasal lain di dalam UUD, PDIP kemungkinan akan mempertimbangkan kembali rencana agenda amandemen UUD," kata Basarah.
Wacana soal amandemen UUD 1945 secara menyeluruh muncul. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai wacana ini salah sasaran.
Prabowo dan Surya Paloh sepakat amandemen konstitusi secara menyeluruh. Konstitusi ini sudah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Ini hasilnya:
"Menurut saya, untuk menyeluruh semua sulit, karena kita sudah coba lima tahun. Nanti ini nggak setuju, ini nggak setuju," kata Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Satu yang krusial, soal amandemen UUD '45. MPR periode 2014-2019 ingin amandemen dilakukan terbatas. Ternyata, Paloh dan Prabowo sepakat amandemen menyeluruh.
Jajaran pimpinan MPR RI berdiskusi mengenai wacana amandemen UUD 1945 dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.