detikNewsSelasa, 15 Okt 2019 11:25 WIB
"Kami sepakat 10 pimpinan yang terdiri dari 10 parpol di negeri ini sepakat bahwa kita akan sangat hati-hati betul dan cermat atas amandemen," kata Bamsoet.
detikNewsSelasa, 15 Okt 2019 08:34 WIB
Naskah asli UUD 1945 menyebutkan Presiden dipilih MPR dan Presiden tidak ada batasannya. Hal itu dimanfaatkan Soeharto untuk bisa dipilih MPR hingga 7 kali.
detikNewsSenin, 14 Okt 2019 20:05 WIB
Partai Demokrat mengkritik kesepakatan Prabowo Subianto-Surya Paloh yang setuju amandemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh. Demokrat melempar serangan.
detikNewsSenin, 14 Okt 2019 15:58 WIB
"Pak Presiden tanya apa mengenai amandemen terbatas itu. Apakah nanti presiden itu dimandataris MPR? Itu nggak," ujar Zulkifli Hasan.
detikNewsSenin, 14 Okt 2019 13:20 WIB
Bukan hanya Andi Arief saja yang mengkritik kesepakatan Prabowo Subianto dan Surya Paloh. Demokrat tampaknya 'gerah' dengan pertemuan kedua tokoh itu.
detikNewsSenin, 14 Okt 2019 12:45 WIB
"Indikasi Andi Arief atau halusinasi Andi Arief. Ngarang aja," ujar Sekjen NasDem Johnny G Plate menanggapi tudingan Andi Arief soal Surya Paloh pragmatis.
detikNewsSenin, 14 Okt 2019 12:20 WIB
"Menurut saya, untuk menyeluruh semua sulit, karena kita sudah coba lima tahun. Nanti ini nggak setuju, ini nggak setuju," kata Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan.
detikNewsRabu, 09 Okt 2019 12:42 WIB
"Apa ada political reasoningnya? Di era reformasi, negara kita juga punya GBHN dengan nama yang berbeda," kata Benny K Harman.
detikNewsSelasa, 20 Agu 2019 13:10 WIB
Upaya menghidupkan kembali GBHN sepatutnya dimulai dari pembenahan MPR, bukan secara parsial dengan amandemen UUD 1945 secara terbatas.
detikNewsMinggu, 18 Agu 2019 18:58 WIB
PKB bahkan membentuk tim khusus beranggotakan profesor serta ahli hukum, politik, dan ekonomi untuk mengkaji rencana ini.
