.webp)
Ketua Pengurus Wilayah (PW) DMI Sumatera Utara Irhamuddin Siregar ikut bersuara atas keputusan yang dibuat Pengurus Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI) saat Rapimnas beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal tersebut akan berbahaya dan mengganggu kestabilan dalam menjalankan organisasi DMI.
"Saya melihat ada ketidakadilan karena kesepakatan awal di Rapimnas 2021 yaitu sudah disepakati bahwa masa jabatan PP DMI ditambah satu tahun akibat COVID-19, sehingga seharusnya dilakukan pada tahun 2023 ini. Saya merasa apabila diundur kembali, sudah keluar dari AD/ART yang seharusnya kita patuhi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi ini," ujar Irham dalam keterangan tertulis, Rabu (29/3/2023).
Irham menilai PP harus mempertimbangkan ulang kembali hasil keputusan Rapimnas yang menyepakati bahwa Muktamar akan digelar setelah gelaran pemilu selesai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PP harus mepertimbangkan ulang hasil keputusan kemarin karena masih ada waktu," imbuhnya.
Menurutnya, DMI harus dijaga marwahnya, terutama dalam menjalankan prosedur yang sudah dijalankan dengan baik di era kepemimpinan Jusuf Kalla (JK).
"Tentu, kita semua sayang dengan kepemimpinan Pak JK yang selama ini sudah membuat DMI maju. Karena kita sayang, maka tentunya kita ingin jalannya organisasi ini sesuai dengan prosedurnya. Kita tidak punya masalah apapun, apalagi untuk memajukan calon dari pilihan kita. Karena yang kita inginkan Muktamar ini digelar sesuai dengan prosedurnya, soal nantinya siapa yang maju itu urusan kedepannya bagaimana," tambahnya.
Bahkan 23 PW, lanjutnya, sudah sepakat dan hanya menegaskan apa yang sudah menjadi amanat di dalam AD/ART.
"Kalo AD/ART sudah dibuat, kenapa ga dilaksanakan. Dari PP pun kemarin memang mengarahkan secara halus untuk satu suara dalam menggelar Muktamar setelah pemilu, alasannya khawatir dipolitisasi, tapi menurut saya ini kurang rasional," tambahnya.
Untuk itu, dirinya mengajak kepada seluruh PW untuk senantiasa menyuarakan hal tersebut. Harapannya, supaya PP mendengar dan mempertimbangkan ulang hasil Rapimnas kemarin dan memutuskan bahwa Muktamar tetap dilaksanakan pada tahun 2023.
(akd/ega)
