.webp)
Pemerintah Provinsi Lampung terus mengupayakan membangun Smart Village atau Desa Cerdas. Hingga saat ini tercatat dari 2.446 desa se-Provinsi Lampung, 1.763 atau 72 persen telah menerapkan program Smart Village.
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menyatakan, program Smart Village ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan.
"Pemprov Lampung tidak ingin pertumbuhan ekonomi hanya terjadi dan terpusat di kota dan desa hanya menjadi kantong-kantong kemiskinan. Maka untuk itu, mulai dari desa kita bangun Lampung. Berbagai program kita gerakkan, salah satunya dengan strategi membangun dari daerah pedesaan. Kita bangun program konvergensi untuk mengatasi kemiskinan. Program yang terarah dan terintegrasi, melibatkan swasta, para akademisi, pemerintah pusat, dan tentu pemerintah kabupaten/kota," kata Arinal, Selasa (7/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Arinal meyakini program terarah dan terintegrasi di pedesaan bisa lebih efektif sebagai lokomotif baru bagi kegiatan perekonomian warga di desa.
"Indikator penting keberhasilan BUMDes adalah kemampuannya menggerakkan dan mendinamisasikan roda perekonomian di desa, sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi warganya.
Unit-unit usaha yang dibangun melalui BUMDes, hendaknya diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, dengan melibatkan sebesar-besarnya potensi daerah termasuk pelaku bisnis (SDM) dari warga desa setempat," ujarnya.
"Sekarang sudah tidak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal. Sebagian besar sudah berkembang, maju dan bahkan mandiri. Ada 1.763 desa yang telah menerapkan program Smart Village tentunya ditopang dengan adanya BUMDes, di tahun ini Pemprov Lampung akan memprioritaskan 130 desa program Smart Village menjadi percontohan Desa Antikorupsi," terang Arinal.
Dikatakan Gubernur saat ini Provinsi Lampung memiliki 2.188 BUMDes yang aktif dan ada 57 Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).
"Kita memiliki 2.188 BUMDEs yang aktif, ada 57 BUMDesma. Mayoritas usahanya, antara lain, budidaya ternak, jual-beli hasil bumi dan saprodi, lembaga keuangan mikro (simpan-pinjam), jasa penyewaan, perdagangan, distributor, ritel, serta usaha pariwisata lokal. Dampak positifnya sekarang terasa. Lapangan kerja baru ada di desa, pendapatan masyarakat meningkat, dan aktivitas perekonomian di desa semakin bergeliat," jelasnya.
Gubernur mengklaim strategi pembangunan daerah dari pedesaan terbukti positif. Hal ini dibuktikan dengan rasio kesenjangan Provinsi Lampung yang menunjukkan tren menurun dari 0,320 pada akhir 2019, menjadi 0,313 pada akhir 2022.
Gini ratio itu lebih rendah (lebih baik) dari rata-rata nasional (0,381). Indikator ini menunjukkan tingkat ketimpangan di Provinsi Lampung cukup rendah. Akhir Januari 2023 lalu, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah meraih 4 penghargaan BUMDes dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(nkm/nkm)
