Bupati Dairi Buat Kebijakan Kawasan Pertanian Terpadu di Parbuluan

Jakarta -

Bupati Dairi Dr Eddy Keleng Ate Berutu membuat kebijakan kawasan pertanian terpadu (KTP) di Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Upaya ini dilakukan agar petani sejahtera dan penghasilannya meningkat.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi terus mendorong dengan mengoptimalkan lahan yang selama ini kurang produktif dan memiliki hamparan luas.

Eddy Berutu menerangkan tahun 2022 ini Pemkab Dairi meluncurkan program kawasan pertanian terpadu (KPT) khusus komoditi hortikultura di Desa Parbuluan V, Kecamatan Parbuluan. Tahap awal, telah disiapkan lahan seluas 22 hektare dari target 400 hektar yang dikembangkan jadi KPT.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pencanangan KPT akan kita laksanakan Senin, 21 November 2022. Pencanangan akan dihadiri langsung Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi," kata Eddy Berutu dalam keterangan tertulis, Minggu (20/11/2022).

Menurut Eddy Berutu, program KPT merupakan wujud dan merealisasikan Agri Unggul yang tertuang dalam visi misi Pemkab Dairi periode 2019-2024. Adapun visinya, mewujudkan Dairi unggul yang mensejahterakan masyarakat dalam harmoni keberagaman.

Sedangkan Misi ke-1 dan ke-3 yakni, meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum serta optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah. Selain mengoptimalkan SDA yang ada, SDM petani juga harus mumpuni guna mendorong kesejahteraan.

"Kondisi secara umum di Indonesia, petani masih termarjinalkan. Luas lahan bisa dikelola sedikit, sehingga hasil produksi dan pendapatan petani masih sangat minim. Begitu juga sarana produksi pertanian, pupuk serta bibit sulit diperoleh petani. Harga pupuk juga mahal," ungkapnya.

Dalam KTT G20 di Bali belum lama ini, kata Eddy, Presiden Joko Widodo mengajak semua kepala negara anggota KTT G20, untuk sama-sama mengatasi permasalahan pupuk, supaya pupuk tersedia bagi petani.

"Bagi petani, pupuk itu nyawa sehingga harus jadi perhatian bersama. Memang kita akui, krisis ekonomi dan kelangkaan pupuk sekarang, tidak terlepas dari pascapandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) serta perang antara Rusia dan Ukraina," ujarnya.

Menurutnya, terjadinya kelangkaan bahan baku pupuk di Indonesia menyebabkan harga mahal.

"Kembali ke program KPT, awalnya kita sangat kesulitan memperoleh lahan. Karena lahan yang kita butuhkan harus satu hamparan dan sangat luas, sehingga skalanya sangat besar. Kalau terpisah-pisah dan kecil-kecil percuma saja," tutur Eddy Berutu.

Menurutnya, program ini tidak mudah dan sangat sulit. Karena selama ini petani, biasanya mendapatkan pupuk bersubsidi. Sementara, program yang digulirkan oleh Pemkab Dairi memiliki skemanya berbeda.

"Mereka akan memperoleh pinjaman melalui kredit usaha rakyat (KUR). Akhirnya kita mendapatkan lahan di Desa Parbuluan V total seluas 400 hektare. Selanjutnya, saya tetapkan lahan itu menjadi kawasan pertanian terpadu melalui Keputusan Bupati Dairi Nomor 645/520/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022," jelas Eddy Berutu.

Eddy Berutu menjelaskan untuk tahap awal luas tanaman hortikultura yakni untuk tanaman bawang merah 50 hektare, kubis 100 hektare, kentang 100 hektare, cabai merah 100 hektare dan tanaman kopi sebagai tanaman tumpangsari pada seluruh lokasi.

"Selanjutnya, petani kita kumpulkan dan bicarakan komoditi yang akan dikembangkan dan petani setuju dan lahan kita tes," jelasnya.

Baca halaman berikutnya..

Selanjutnya, kata Eddy KA Berutu, program yang dikembangkan Pemkab Dairi tersebut dipresentasikan kepada pemerintah provinsi lewat Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Gubsu pun menyambut baik program dimaksud dan diusulkan ke Kementerian Pertanian untuk pengembangan kawasan pertanian terpadu.

Sebelumnya, jelas Eddy Berutu, Pemprov Sumatera Utara telah mengundang 4 kabupaten/kota di Sumut seperti Tapanuli Selatan, Madina, Dairi, dan Pakpak Bharat untuk program itu, tetapi yang dipilih adalah Kabupaten Dairi.

Untuk pengembangan KPT, akan ditopang anggaran dari Kementerian, Pemprovsu, dan anggaran Pemkab Dairi.

"Anggaran APBD hanya diperuntukkan utk sarana infrastruktur seperti irigasi, fertigasi, jalan akses, embung dan gudang (bila dibutuhkan), UPO dll infrastruktur dasar. Sedangkan sarana produksi pembiayaannya melalui KUR Kluster," ucap Eddy Berutu.

Untuk tahap pertama, pemerintah akan menyediakan bibit, pupuk, dan mulsa bagi petani. Sementara, lahan dan tenaga dari petani serta hasil semua untuk petani. Tahap awal, untuk komoditas cabai akan dikembangkan dilahan seluas 22 hektare.

Eddy mengatakan, selain mendorong peningkatan kesejahteraan petani, program KPT sebagai salah satu upaya Pemkab Dairi menjaga ketahanan pangan serta pengendalian inflasi daerah.

"Karena komoditi yang kita kembangkan dalam KPT itu, salah satu adalah cabai merah. Di mana, cabai merupakan penyumbang inflasi tertinggi selama ini," tuturnya.

Petani yang ikut program KPT ini akan mendapat bantuan modal dari PT Bank Sumut cabang Sidikalang melalui kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah hanya 6% per tahun dan dibayar pasca panen dan tidak perlu ada agunan.

"Begitu juga dengan hasil panen, dibeli Koperasi Aur Dairi Botanica, sehingga petani wajib menjadi anggota koperasi produsen. Karena offtaker, tidak mau berhubungan langsung dengan petani tetapi lewat harus lewat lembaga atau Koperasi dimaksud," kata Eddy Berutu.

Selain itu, ada juga jaminan harga jika harga jual di pasaran turun dan jaminan harga pokok produksi (HPP) plus persen yang memadai untuk margin bagi petani. Jadi petani bisa mendapatkan harga bawah dan juga harga atas.

"Karena dikelola Koperasi, maka petani akan mendapat sisa hasil usaha (SHU). Jadi, Koperasi yang berhubungan dengan offtaker, lembaga perbankan dan lainya guna memenuhi kebutuhan petani di bawah pengawasan/kontrol dari pemerintah" ucapnya.

Eddy menegaskan program kawasan pertanian terpadu ini akan menggunakan digitalisasi. Untuk saat ini yang tengah dicanangkan untuk lahan seluas 22 hektare untuk tanaman cabai. Paralel, pihaknya akan menyiapkan tanaman kentang, karena salah satu perusahaan sudah memesan.

Eddy mengungkapkan, petani yang ikut program KPT akan dibukakan kredit oleh Bank Sumut. Untuk komoditi cabai merah, petani akan dapat plafon kredit sebesar Rp 100 juta setiap siklus panen per 4 bulan. Petani juga akan dapat kartu koperasi sekaligus menjadi kartu bank.

"Saya harapkan, melalui program ini produktivitas naik. Kalau misalnya, produksi jagung kita selama ini hanya 10 ton per hektare, kita harapkan jadi 15-17 ton per hektare," sebutnya.

Ia pun mengatakan produksi panen yang dihasilkan petani akan lebih tinggi, lahan sama dan hasilnya lebih banyak dan harga dijamin serta bunga kredit rendah. Ia mengungkapkan program tersebut sebagai roda penggerak utama untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

"Harapan saya, ini petani inti. Tetapi ada juga petani yang lebih besar yakni petani plasma. Kita ingin, petani kita yang sekarang belum ikut program ini, akan mau mengikuti sistem yang kita bangun sekarang, Biar mereka ditempat lain tidak apa-apa, nanti Koperasi akan kita dorong untuk menggandeng dan membantu mereka," ujarnya.

Kalau mau belajar, kata Eddy, petani bisa datang ke KPT. Karena akan ada sekolah tani, sehingga semua petani bisa datang belajar kesana nantinya.

"Program ini akan menguntungkan petani dengan kemudahan mendapatkan permodalan, sarana produksi dan pendampingan maksimal penyuluuh pertanian lapangan (PPL)," tukasnya.