.webp)
KPK diminta untuk memeriksa semua bakal calon presiden dan wakil presiden. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan semua kandidat yang akan bertarung di Pilpres bersih dari kasus korupsi.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Sahroni menyebut jika semua capres dan cawapres sudah diperiksa, maka tidak akan ada lagi kasus-kasus yang masih disangkutpautkan kepada para pasangan calon.
"Sebagai Pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres," tutur Sahroni dilansir detikNews Sabtu (10/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bendahara Umum Partai NasDem itu juga menilai hal itu akan menjaga kredibilitas KPK. "Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK," lanjutnya.
Baca juga: Klaim Ahmad Sahroni soal Kebohongan SBY |
Sahroni kemudian mengungkit isu-isu yang ada seperti Anies Baswedan dengan Formula E, Ganjar dengan e-KTP dan Prabowo dengan Food Estate.
"Setelah semuanya diperiksa, KPK nanti bisa berikan clearance dan closure, umumkan saja apakah ada yang terlibat atau tidak. Agar nanti saat kampanye, hal-hal seperti ini tidak lagi disangkutpautkan, dan kembali menjadi persoalan di publik. Karena sampai sekarang kan masih duga menduga, mau itu Anies dengan Formula E, Ganjar dengan e-KTP, Prabowo dengan Food Estate, dan sebagainya," ucapnya.
Sahroni pun ingin KPK dapat mempertimbangkan usulannya ini dengan seksama. Karena, dia menilai ini akan menjadi langkah yang fair bagi seluruh pihak dan tentunya baik untuk publik.
"Jadi kita dorong agar KPK mau eksekusi langkah ini. Karena bagus juga kan untuk publik, semuanya jadi terang benderang. Dan setiap capres-cawapres jadi bisa fokus tawarkan program, bukan malah dibuat rumit karena hal-hal seperti ini," tutupnya.
Cak Imin Diperiksa KPK
Cak Imin telah memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan KPK kemarin. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) pada 2012.
Cak Imin diperiksa hampir 5 jam. Dia datang sekitar pukul 09.50 dan keluar pukul 15.05 WIB.
Wakil Ketua DPR RI ini tak menjelaskan detail materi pemeriksaannya. Dia hanya mengatakan mendukung dan membantu KPK.
"Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan TKI di luar negeri. Semoga KPK bisa cepat dan tuntas tangani kasus korupsi. Saya dukung penuntasan kasus korupsi," katanya.
(astj/astj)
