Stafsus Gubernur Kepri Dipolisikan PDIP karena Dinilai Hina Partai

Kepulauan Riau

Stafsus Gubernur Kepri Dipolisikan PDIP karena Dinilai Hina Partai

Alamudin Hamapu - detikSumut
Jumat, 30 Sep 2022 14:36 WIB
Pengurus PDIP Kepri melaporkan staf khusus Gubernur Kepri ke Polda.
Pengurus PDIP Kepri melaporkan staf khusus Gubernur Kepri ke Polda. (Foto: Alamudin Hamapu/detikSumut)
Batam -

Sejumlah pengurus PDIP Kepulauan Riau (Kepri) melaporkan Sarafudin Aruan ke Polda Kepri karena dinilai menghina dan mencemarkan nama baik partai serta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Sarafuddin diketahui merupakan staf khusus (stafsus) Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

"Laporan terkait penyebarluasan berita tidak benar. Karena kami menduga Sarafudin Aluan menyebar berita bohong dan fitnah," kata Sekretaris DPD PDIP Kepri, Lis Darmansyah, Jumat (30/9/2022).

Lis menyebutkan Sarafuddin Aluan diduga melanggar UU ITE karena menyebarkan informasi bohong di media sosial yakni di grup WhatsApp dan Facebook pribadi milik Syarifudin.


Lewat tangkapan layar percakapan di salah satu grup WhatsApp yang diperlihatkan pengurus PDIP Kepri, di sana tertulis 'KPK melakukan tangkap tangan Hasto Kristiyanto. KPK menemukan uang sebesar 50 M. Kalau bener. Mencret nih si Hasto. PDIP contoh preseden buruk partai dalam korupsi'.

Lis menegaskan, apa yang disebarkan oleh Sarafudin tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap partai dan Sekjen PDIP.

"Pak Hasto jika disebut pribadi tak masalah, ini disebut sebagai sekjen partai. Beliau ada pejabat utama partai PDIP. Serta yang bersangkutan juga diduga memfitnah PDIP," tambah Lis.

Lis yang juga mantan Wali Kota Tanjungpinang itu mengatakan bahwa harusnya pejabat publik bisa bijak dalam bermedia sosial.

"Kita juga harus paham bermedia sosial harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum. Apalagi yang menyebar informasi bohong adalah tokoh politik, ia sebagai stafsus gubernur. Orang yang berada di lingkungan Gubernur Kepri yang bisa merusak nama baik gubernur, artinya kebebasan bermedia sosial ada batasannya.kalau misal saya secara pribadi tak masalah tapi ini partai yang di bawa-bawa. Tapi sudah bicara partai, partai mana yang tidak marah," ujarnya.

Alasan PDIP Kepri melaporkan Aluan ke Polda Kepri, menurut Lis sebagai upaya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

"Kenapa kami melaporkan, untuk menghindari tindakan kader partai di luar sana. Kan PDIP kader militan masih banyak takutnya ada upaya yang tidak diinginkan makannya kita mengambil tindakan hukum. Pelaporan ini diperintahkan seluruh Indonesia. Ketua sekretaris partai. DPP juga akan melaporkan ke Bareskrim. Ini instruksi DPP," ujarnya.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Harry Goldenhardt membenarkan adanya laporan yang dilayangkan PDIP Kepri. Dia menyebut, laporan itu kini dalam penyelidikan.

"Ada laporan dari Bapak Soerya Respationo. Laporan saat ini dalam penyelidikan. Laporan diterima pada Jumat (30/9/2020) sekitar pukul 12.47 WIB," kata Harry.

Laporan ketua DPD PDI-P Kepri itu tertuang dalam laporan polisi LP-B/49/V/2022/SPKT-Kepri. Laporan itu terkait perkara pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 28 ayat 1 UU ITE.

"Laporan terkait dugaan Pidana UU ITE. Laporan dipelajari oleh penyidik," ujar Harry.



Simak Video "Dewi Perssik Rela Bolak-balik Kantor Polisi Demi Penjarakan Haters"
[Gambas:Video 20detik]
(dpw/dpw)