Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi KONI Padang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, masih berlangsung dan memasuki babak baru. Penasehat hukum terdakwa mengajukan surat permohonan kepada Majelis Hakim, agar sidang memanggil Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah untuk didengar kesaksiannya, karena diduga terkait dengan persoalan tersebut.
Selain Mahyeldi, tim penasehat hukum terdakwa juga meminta majelis juga memanggil mantan Sekretaris Umum Klub Sepakbola PSP Padang, Editiawarman. Surat permohonan pemanggilan itu telah diserahkan Nisfan Jumadil dari Kreasi Law Firm kepada Ketua Majelis Hakim Juandra.
"Dikarenakan nama Mahyeldi dan Editiawarman sering disebut-sebut oleh saksi, maka kami mengajukan permohonan untuk memanggil mereka Yang Mulia," kata Nisfan saat menyerahkan surat tersebut dalam sidang lanjutan yang berlangsung, Jumat (23/9/2022).
Ketua Majelis Hakim Juandra mengatakan pihaknya akan mempelajari surat permohonan tersebut.
"Kita pelajari dulu ya," kata Juandra.
Ikhwal dugaan keterkaitan Mahyeldi dalam persoalan korupsi dana KONI Padang itu, sudah berulangkali disebut dalam persidangan. Mahyeldi adalah mantan Wali Kota Padang yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat. Namanya sering disebut karena diduga terkait dengan persoalan tindak pidana korupsi KONI Padang, yang kini sedang proses sidang.
Karena sering disebut, Majelis Hakim menyebut, Mahyeldi Ansharullah harus dipanggil dan dihadapkan ke muka persidangan, untuk nemperjelas persoalan dugaan korupsi Dana KONI Padang yang kini sedang disidang.
Pernyataan soal pemanggilan Mahyeldi tersebut pernah disampaikan Hendri Joni, satu hakim anggota dalam lanjutan persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Padang, Jumat (2/9/2022) lalu.
"Mahyeldi harus dipanggil ini, biar persoalannya terang benderang," kata Hendri Joni saat menanyai saksi Mastilizal Aye, Ketua PSSI Padang.
Menurut hakim Hendri, pemanggilan Mahyeldi penting dilakukan, agar persoalan terang benderang, karena nama mantan Wali Kota Padang dan Ketua Umum Klub Sepakbola PSP Padang itu, juga disebut saksi-saksi lain salam persidangan.
Dalam keterancannga, Mastilizal Aye yang juga anggota DPRD Kota Padang itu nengatakan, klub sepalbola PSP tidak diperbolehkan meneroma dana hibah langsung, namun harus melalui KONI.
"Tidak boleh langsung Yang Mulia, tapi harus melalui KONI, kemudian dari KONI ke PSSI dan dari PSSI baru ke PSP," kata Aye.
Penasehat hukum terdakwa, Yohannas Permana dalam sidang lalu memperlihat bukti adanya surat proposal yang dibuat PSP Padang yang ditujukan Pemko Padang tahun 2018.
Proposal itu ditandatangani Ketua Umum PSP Mahyeldi ditujukan ke Wali Kota Padang Mahyeldi. Lalu proposal itu didisposisi Mahyeldi dengan kata-kata diprioritaskan. Artinya, proposal ditandatangani Mahyeldi, ditujukan dan disetujui oleh Mahyeldi.
Meski proposal itu tidak dicairkan, namun belakangan saksi Robby Malvinas yang merupakan Sekretaris Tim PSP mengatakab, dana cair Rp 500 juta dititipkan ke KONI Padang tanoa ada nomenklaturnya.
Simak Video "Menikmati Aneka Kuliner Khas di Sumatera Barat"
[Gambas:Video 20detik]
