.webp)
Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyambangi Kantor Kementerian Keuangan untuk menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ada 18 gubernur yang hadir, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir.
Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda menyebut semua pemerintah daerah (Pemda) tidak setuju dengan pemotongan transfer ke daerah (TKD). Pemotongan ini sendiri diketahui dilakukan Kementerian Keuangan.
"Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan," kata Sherly di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025), melansir detikFinance.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Provinsi Maluku Utara, kata Sherly mendapat TKD Rp 6,7 triliun pada 2026. Jumal itu turun dari pagu 2025 yang mencapai Rp 10 triliun. Potongan terbesar berada pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).
"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur," tutur Sherly.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut anggaran daerahnya dipotong hingga 25% pada 2026. Dia meminta Purbaya mengevaluasi agar pertumbuhan ekonomi bisa seperti yang diharapkan.
"Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," katanya.
Artikel ini sudah tayang di detikFinance, baca selengkapnya di sini.
(afb/afb)
