Serikat buruh mengusulkan agar upah minimum 2026 naik hingga 8,5-10,05%. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 tentang kenaikan upah minimum yang jadi dasar menyampaikan usulan tersebut.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal awalnya mengatakan putusan MK nomor 168 mengatur kenaikan upah minimum diperhitungkan berdasarkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Karena itu penetapan UMP harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).
"Sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja, kenaikan upah minimum mulai dibahas secara intensif baik di Dewan Pengupahan Nasional maupun di Dewan Pengupahan Daerah pada bulan September hingga Oktober dan ditetapkan oleh Gubernur pada bulan November," ujarnya dikutip detikFinance, Selasa (12/8/2025).
Berdasarkan perhitungan Litbang Partai Buruh dan KSPI, menurut dia, upah minimum harus naik 8,5-10,5%. Ada beberapa aspek yang dipertimbangkan seperti akumulasi nilai inflasi Oktober 2024 sampai September 2025 diperkirakan sebesar 3,23%.
Kedua, akumulasi pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu Oktober 2024 sampai September 2025 berkisar 5,1% sampai 5,2%. Ketiga, indeks tertentu yang diusulkan oleh KSPI dan Partai Buruh adalah 1,0 sampai 1,4.
"Dengan demikian, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan upah minimum tahun 2026 naik sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%," ujar Said Iqbal.
KSPI mendesak pemerintah untuk menetapkan upah minimum dan upah minimum sektoral 2026 paling lambat 30 Oktober 2025 yang didahului dengan rapat Dewan Pengupahan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, berkisar di tanggal 25 Agustus hingga 30 Oktober 2025.
Baca juga: Alasan Buruh Minta Gaji Minimum Naik 10,5% |
Pihaknya juga sudah merencanakan aksi besar serempak di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten atau kota untuk menyuarakan tuntutan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5%.
Aksi akan diikuti puluhan ribu bahkan ratusan ribu buruh yang akan digelar pada tanggal 28 Agustus 2025.