.webp)
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025, yang merupakan perubahan ketiga atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Aturan ini menetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala dan Wakil Kepala BP Batam.
Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wali Kota Batam terpilih periode 2025-2030, Amsakar Achmad merespon positif hal tersebut. Amsakar mengaku dirinya dan Li Claudia Chandra siap mengemban amanah yang diberikan itu.
"Tidak ada kata tidak siap bagi kami penyelenggara ini. Ketika amanah diberikan, kami mesti laksanakan itu dengan baik. Kami mesti all out untuk mensukseskan kebijakan itu," kata Amsakar, Senin (17/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amsakar mengaku dirinya mengaku cukup terkejut dengan beredarnya PP nomor 4 tahun 2025 itu. Ia menyebut dirinya sebelumnya hanya mengetahui kisi-kisi soal perubahan aturan tersebut.
"Akan halnya kebijakan ini (ex-officio) berlanjut, Amsakar Achmad-Li Claudia mengucapkan terimakasih atas informasi ini. Kami baru mendengar kisi-kisi, rupanya hari ini sudah beredar soal PP perubahan ketiga ini," ujarnya.
Amsakar mengaku dirinya belum ada berkomunikasi dengan Kemenko Perekonomian yang membawahi BP Batam. Ia mengaku beberapa waktu terakhir dirinya dan Li Claudia tengah mempersiapkan pelantikan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam definitif.
"Follow up, tindak lanjut atas PP ini tentu saja masih berproses. Karena ini, kan, baru salinan yang terdistribusi. Belum ada proses pelantikan, belum ada proses bagaimana struktur kelembagaannya, jadi itu nantilah akan kita coba dalami. Yang penting sekarang kebijakan ini sudah dikeluarkan dan kami siap untuk melaksanakan dan mensukseskan kebijakan itu," ujarnya.
Disinggung soal terobosan yang akan dilakukan Amsakar dan Li Claudia saat menjabat kepala BP Batam, Amsakar mengatakan ada beberapa hal yang menjadi perhatian pihaknya, Salah satu perhatian khusus soal sinkronisasi tata ruang Pemko Batam dan master plan BP Batam untuk efisiensi penggunaan lahan dalam investasi.
"Kita harapkan master plan-nya itu terintegrasi dengan RPJMD Kota Batam, dan bila perlu sampai ke rencana detail tata ruang Batam supaya penggunaan lahan itu memang sesuai dengan peruntukan yang sudah didesain," ujarnya.
Amsakar juga menyebut Peningkatan nilai investasi di kota Batam juga menjadi perhatian dirinya dan Li Claudia. Selain itu peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga sinkronisasi dengan program pemerintah saat ini
"Idealnya, karena FTZ ini substansinya adalah insentif fiskal yang diberikan negara dalam konteks untuk menggenjot lebih banyak investasi yang masuk, idealnya kita lebih banyak mengundang investor-investor dari luar. Ini juga butuh strategi tersendiri. ," ujarnya.
"pertumbuhan ekonomi Batam yang 2024 lalu sudah berada di 7,4 persen. Kita harapkan tembus di angka 8 persen, bila perlu tembus di dua digit. Ini perlu kolaborasi, perlu pemikiran kolektif dari rekan-rekan di internal yang ada di BP Batam, kementerian, kebijakan Pak Presiden, kita mesti kolaborasikan ini supaya kebijakan yang dibuat itu betul-betul sejalan, sebangun dengan kebijakan yang memang diharapkan oleh Jakarta," tambahnya.
(afb/afb)
