.webp)
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak lagi menjadi prioritas di era pemerintahan Prabowo Subianto. Karena tak jadi prioritas, target pembangunan pun bakal mundur.
Menteri PU Dody Hanggodo menyebut tidak dijadikannya IKN sebagai prioritas karena keterbatasan anggaran. Diakuinya pembangunan IKN tidak bisa 100% sesuai jadwal atau on track.
"Pengaruh lambat sekali ya nggak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit lah (target penyelesaian). Prioritasnya aja mungkin (yang sedikit berubah)," ujarnya dikutip detikFinance, Jumat (6/12/2024) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dody menegaskan prioritas pembangunan di era Prabowo yakni terkait swasembada pangan. Menurutnya, anggaran pemerintah saat ini yang terbatas, membuat fokus pemerintah saat ini lebih kepada program-program besar seperti swasembada pangan.
Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk mencari jalan tentang pendanaannya.
"On track 100% (pembangunan) ya pasti nggak lah, kan duitnya kan terbatas.Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana. Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu," ujarnya.
Meski demikian, Kementerian PU tetap berupaya untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Adapun arahan Prabowo sendiri saat ini prioritas pembangunan lebih kepada penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
"Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,"kata dia.
Sebagai informasi, sebelumnya Dody mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan IKN. Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.
"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10).
(astj/astj)
