DPRD Minta Gubernur Jambi Surati Presiden Cabut Larangan Ekspor CPO

Ferdi Almunanda - detikSumut
Kamis, 19 Mei 2022 14:59 WIB
Wakil Ketua DPRD Jambi, Faizal Riza.
Foto: dok. Ferdi Almunanda/detikcom
Jambi -

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza mengaku prihatin adanya 30 persen petani sawit Jambi yang membiarkan buah sawit mereka membusuk di pohon ketimbang panen lantaran harga tandan buah segar (TBS) yang terjun bebas. Wakil rakyat itu meminta agar gubernur Jambi segera surati Presiden minta larangan ekspor CPO dicabut.

"Kita meminta gubernur dalam rangka menyelamati para petani sawit di Jambi maka segera surati pemerintah pusat agar larangan ekspor CPO segera dicabut. Dengan adanya larangan ekspor CPO ini bukan membuat petani sejahtera melainkan dapat membuat petani sengsara," kata Faizal Riza kepada detikSumut, Rabu (18/5/2022).

Kebijakan larangan ekspor CPO ini dinilai wakil rakyat tersebut sudah seperti bentuk permainan. Bagaimana tidak, kondisi minyak mentah CPO yang naik namun larangan ekspor CPO malah diberlakukan.


"Kita menduga ini ada permainan yang menyengsarakan petani sawit. Ini sudah seperti bentuk dugaan oligarki ya, dimana kondisi harga CPO dunia yang meroket malah kini di cabut larangan ekspor CPO-nya. Jika untuk menstabilkan harga minyak goreng, saya rasa ini tidak masuk akal karena kondisinya saat ini harga migor masih sama saja," ujar Faizal Riza.

Wakil Ketua DPRD Jambi fraksi Gerindra itu juga menyebutkan dengan adanya larangan ekspor ini sudah membuat petani sawit makin menjerit. Dia berharap agar pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat agar kondisi harga TBS kembali normal seperti biasa.

"Kalau saya kira juga jika dari harga yang sudah ditetapkan itu tidak begitu turunlah, karena kalau dari Disbun Provinsi Jambi kan sudah menetapkan harganya sekitar Rp 2.800-an cuman masalahnya pihak dari pabrik ini yang kadang memainkan harga, bahkan harga itu sangat murah, dengan alasan karena larangan ekspor CPO itu," terang dia.

Faizal meminta supaya pihak Pemprov Jambi juga secepatnya menanggulangi persoalan pabrik-pabrik yang memainkan harga ke petani sawit. Tidak hanya itu Pemprov harus segera mengambil sikap tegas jika ada perusahaan pabrik sawit yang semena-mena membeli harga buah sawit petani.

"Harga kan sudah ditetapkan, maka dari itu saya sebagai DPRD Jambi meminta pihak terkait seperti pemerintah harus segera memberikan sangsi bagi pihak perusahaan jika ada yang menekan harga ke petani. Jika ada petani yang masih merasakan harga yang tidak sesuai harga yang ditetapkan Disbun Pemprov Jambi, maka berikan sangsi tegas bagi perusahaan itu. Nanti jika larangan ekspor di cabut dan perusahaan kembali mau mengambil dengan harga yang ditentukan, berikan saja sangsi bagi perusahaan itu, yaitu seperti pencabutan izin mereka," kata Faizal.

Keinginan Faizal itu sebagai bentuk agar perusahaan juga tidak hanya sekedar bisnis semata melainkan juga mengambil sikap yang wajar sehingga tidak menekan para petani. Apalagi perusahaan juga harus menerima harga TBS petani dengan harga yang sudah ditetapkan.

Bukan hanya itu, Faizal juga menegaskan kembali agar Pemprov Jambi juga tidak hanya diam. Ia berharap pemerintah harus aktif memantau perusahaan pabrik yang bandel agar tidak merugikan para petani sawit saat ini.

"Selain meminta pencabutan larangan CPO kepada pemerintah pusat, Pemprov yakni Gubernur Jambi harus cepat juga menmastikan jika saat ini petani sawit di Jambi tidak dirugikan. Ini memang harus secara aktif yang mesti dilakukan Pemprov Jambi dalam membantu petani sawit kita ini agar tidak semakin terpuruk," ujarnya



Simak Video "40 Petani di Mukomuko Ditangkap Usai Panen Sawit di Lahan Sengketa!"
[Gambas:Video 20detik]
(ncm/ega)