.webp)
Gubernur Riau Syamsuar mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isinya meminta Presiden Jokowi agar meninjau ulang kebijakan larangan ekspor crud palm oil (CPO) dan bahan baku minyak goreng lainnya.
Syamsuar mengatakan banyak mendapat aduan dari petani dan pihak perusahaan kelapa sawit. Salah satunya soal anjloknya harga sawit petani swadaya dan ancaman tangki di pabrik kelapa sawit (PKS) penuh.
"Kita tahu apa yang disampaikan tadi. Ya salah satunya karena tidak ada kepastian pembeli CPO dengan jumlah banyak, hal ini menyebabkan tangki timbun juga penuh," kata Syamsuar setelah bertemu asosiasi petani dan pengusaha sawit di Pekanbaru, Selasa (17/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syamsuar mengatakan banyak petani swadaya terdampak anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit. Sebab, banyak petani tidak ikut dalam kemitraan dan tergabung dalam kelembagaan.
"Kami sudah mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden kiranya dapat meninjau kembali. Sehingga persoalan ini dapat diatasi," kata Syamsuar.
Ada beberapa pertimbangan yang turut disertakan Syamsuar. Mulai dari harga anjlok, kemungkinan tangki timbun penuh hingga TBS tidak laku dijual.
"Pertama soal harga terus menurun. Kedua soal kemungkinan tangki timbun penuh, kalau penuh berarti PKS tak bisa produksi dan tidak bisa beli TBS," katanya.
Sambil menunggu keputusan presiden, politisi Golkar itu minta Kapolda Riau dan Kepala Kejaksaan Tinggi ikut mengawal. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang ikut memanfaatkan situasi tersebut.
"Yang jelas tadi Kapolda, Kejati mengawal. Jangan sampai ada pihak memanfaatkan situasi ini," tegas Syamsuar. (ADV/ADV)
(afb/afb)
