Gubernur Bakal Surati Presiden Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut

Bengkulu -

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah akan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta larangan ekspor CPO dicabut. Hal ini menyikapi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit.

Hal itu disampaikan Rohidin usai dirinya melaksanakan rapat koordinasi dengan asosiasi pengusaha kelapa sawit dan sejumlah kepala daerah di Bengkulu, Selasa (17/5/2022). Rohidin mengatakan surat permintaan itu akan segera dikirm.

"Surat rekomendasi permintaan larangan ekspor dicabut kepada Presiden akan segera kita kirimkan, demi para petani sawit, asal pelaku mematuhi kewajiban DMO 20 persen," kata Rohidin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Riky Gunarwan, menilai pelarangan ekspor CPO berdampak pada penurunan harga pembelian kelapa sawit secara sepihak oleh pabrik kelapa sawit (PKS).

Penetapan harga sepihak oleh PKS dikhawatirkan menimbulkan keresahan dan konflik serta melanggar ketentuan harga beli TBS yang diatur dalam Permentan No. 1 tahun 2018.

"Melalui rapat koordinasi ini, disepakati harga beli TBS di wilayah provinsi bulan Mei 2022 sebesar Rp. 2.675 per kilogram," kata Riky.