Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti pemberian kompensasi kepada pelanggan PLN Batam atas gangguan listrik atau blackout pada 12 Oktober 2026. Ombudsman meminta PLN Batam mempertimbangkan dampak kerugian yang dialami masyarakat, bukan hanya berpatokan pada perhitungan kompensasi sebesar 10 persen dari biaya beban.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengatakan pihaknya telah bertemu dan mendengarkan penjelasan PLN Batam pada akhir Oktober lalu. Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman menyampaikan sejumlah saran, termasuk terkait mekanisme pemberian kompensasi.
"Ya, satu sisi memang Pergub itu tidak lagi dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian tarif. Sisi lain, dijadikan sebagai besaran kompensasi," kata Lagat, Selasa (3/11/2026).
Lagat mengatakan Ombudsman telah menekankan agar PLN Batam tetap mempertimbangkan aspek ekonomis serta dampak luas yang dirasakan masyarakat akibat blackout. Hal itu terutama menyangkut pelanggan rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Kita minta agar kompensasi dipertimbangkan dengan dampak yang dialami masyarakat, jadi tidak hanya 10 persen," ujarnya.
Dia mengungkapkan Ombudsman kembali melayangkan surat kepada PLN Batam pada pekan lalu untuk menegaskan sikap dan saran terkait pemberian kompensasi tersebut.
Ombudsman juga meminta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan besaran kompensasi kepada masyarakat. Namun, Lagat mengaku belum mengetahui secara pasti berapa total kompensasi yang telah ditetapkan PLN Batam dan berapa banyak pelanggan yang menerimanya.
"Saya belum tahu berapa besaran yang ditetapkan dan berapa banyaknya. Penekanan kita agar transparansi dan akuntabel itu dilakukan sebelum atau setelah penetapan besaran kompensasi kepada masyarakat," jelasnya.
Terkait keluhan pelanggan yang mengaku hanya mendapatkan potongan dari komponen biaya beban, Lagat menilai besaran kompensasi tersebut relatif kecil dibandingkan dampak gangguan listrik yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, PLN Batam perlu mempertimbangkan kebijakan kompensasi dengan nilai minimal tertentu untuk membantu memulihkan kepercayaan pelanggan.
"Jadi besar biaya beban yang dikompensasi itu kan kecil sekali. Karena dampak yang dirasakan masyarakat cukup besar," katanya.
Simak Video "Kumpul Bersama Rakyat, Menteri UMKM Ajak Perkuat Solidaritas dan Satukan Semangat Kemerdekaan"
(astj/astj)