Dua tahun sudah kursi DPRD Sumut milik Fraksi PDIP dibiarkan kosong. Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon mengatakan jika pengisian itu merupakan kewenangan DPP PDIP.
"Terkait ini kami sudah menyampaikan surat ke DPP Partai, semua kewenangan dari DPP partai," kata Rapidin Simbolon melalui pesan singkat, Minggu (27/9/2026).
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut, Mangapul Purba. Mangapul menyebutkan jika mereka masih menunggu keputusan dari partai.
"Sampai sekarang belum turun arahan atau keputusan dari partai, kita masih menunggu," sebut Mangapul Purba.
Sebelumnya diberitakan, dua tahun sudah anggota DPRD Sumut periode 2024-2029 dilantik. Namun hingga saat ini, satu kursi milik Fraksi PDIP DPRD Sumut masih dibiarkan kosong.
Kursi itu awalnya milik Faizal yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) 5. Dapil 5 sendiri mencakup wilayah Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai.
Namun Faizal terjerat kasus korupsi seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di Kabupaten Batu Bara. Faizal merupakan adik Bupati Batu Bara saat itu, Zahir, yang juga Ketua DPC PDIP Batu Bara.
Dalam kasus itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuh vonis 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta terhadap Faizal.
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faizal, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan," demikian tertulis di laman SIPP PN Medan yang dilihat, Senin (23/12/2024).
Lamanya pengambilan keputusan soal pengisian kursi DPRD Sumut dinilai merugikan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Pengamat politik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Faisal Riza.
Simak Video "Puncak Soekarno Cup 2026 : Saksi Lahirnya Generasi Emas Sepak Bola!"
(niz/mjy)