Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Joneri Sihite mengungkap konflik DPRD dengan Bupati Masinton Pasaribu telah selesai setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar kedua belah pihak menurunkan egonya masing-masing. Masinton menyambut baik langkah itu dan menilai Tapteng saat ini butuh kebersamaan.
"Hari ini kan butuh kebersamaan, jangan dipolitisasilah bencana itu, semuanya kan urusan kemanusiaan bencana ini," kata Masinton Pasaribu saat dihubungi, Jumat (11/9/2026).
Masinton juga menyambut baik pembasahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tapteng 2027. Masinton menilai kerja harus berbasis data, termasuk juga kritik, bukan karena kebencian.
"Baguslah artinya kan kerja itu harus berbasis data, kritik juga berbasis data, logis, bukan karena kebencian, bukan karena menggangu atau menghalangi," ucapnya.
Ketua DPC PDIP Tapteng itu menilai 9 dari 10 permintaan DPRD sudah terangkum dalam program Pemkab. Namun jika permintaan DPRD itu bantuan tunai ke korban banjir, Masinton menolak karena tidak sesuai dengan peruntukan dana transfer ke daerah (TKD).
"Semuanya itu sudah terangkum dalam program kita, kecuali kalau mereka minta Rp 123 miliar dibagi tunai (ke korban bencana) itu kan jadi masalah, peruntukan TKD bukan itu," ujarnya.
Satu poin yang ditolak Masinton adalah melanjutkan pembangun Kantor Bupati Tapteng. Masinton mengungkap jika dalam dokumen, pekerjaan itu tidak tahun jamak, sehingga mereka masih konsultasi ke Kemendagri.
"Seperti Kantor Bupati kan dalam dokumen tidak kita lihat pekerjaan itu multiyears atau tahun jamak dan itu melampaui masa jabatan kepala daerah, sehingga kita minta pertimbangan Kemendagri agar tidak ada kendala nantinya," tuturnya.
Simak Video "Video Mendagri: Tak Semua Kepala Daerah Buruk, Banyak yang Kinerjanya Bagus"
(astj/astj)