Lima partai politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mendesak Bupati Tapteng Masinton Pasaribu meningkatkan penyerapan APBD 2026 yang dinilai masih rendah. Jika tidak ada perbaikan, wacana pemakzulan Masinton melalui DPRD Tapteng mulai mencuat.
Kelima partai tersebut yakni Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN. Sikap bersama itu disampaikan dalam sebuah video yang beredar di media sosial dan dilihat pada Sabtu (5/9/2026).
Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang mengatakan pihaknya bersama empat partai lainnya menilai kepemimpinan Masinton belum maksimal dalam menjalankan pemerintahan.
"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Hazmi dalam video tersebut.
Menurut Hazmi, penyerapan APBD Tapteng 2026 baru mencapai sekitar 30 persen hingga Agustus. Kondisi itu dinilai menunjukkan pengelolaan anggaran yang belum profesional.
"Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen," ucapnya.
Hazmi juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran yang disebut telah membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tapteng dipanggil serta mendapat peringatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selain persoalan anggaran, kelima partai tersebut mengkritik penanganan bencana banjir di Tapteng. Mereka menilai respons pemerintah daerah terhadap bencana hingga distribusi bantuan masih bermasalah.
"Kedua kami menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir, sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes," ujarnya.
Kelima partai juga mendesak Pemkab Tapteng menjalankan rekomendasi DPRD terkait pemberian bantuan bagi korban banjir serta beasiswa yang bersumber dari APBD Tapteng.
Rekomendasi tersebut diklaim telah mendapat persetujuan seluruh partai politik di DPRD Tapteng, kecuali PDIP.
Kelima partai itu juga menyatakan terbuka untuk membahas dan membedah APBD Tapteng 2025 dan 2026 bersama Pemkab Tapteng. Namun, mereka meminta pembahasan turut melibatkan Kemendagri, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan, pengamat anggaran, serta para pimpinan partai politik.
Tak hanya jalur politik, Hazmi menyebut pihaknya juga mempertimbangkan langkah hukum terkait dugaan penyelewengan anggaran.
"Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton beserta OPD nya ke aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah saudara Masinton Pasaribu," tuturnya.
Saat dikonfirmasi, Hazmi mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan kinerja Pemkab Tapteng, khususnya terkait penyerapan anggaran. Menurutnya, langkah pemakzulan belum menjadi tahapan pertama.
"Jadikan sebelum sampai ke poin wacana memakzulkan itu, akan mengambil langkah-langkah politik di DPRD. Kita lihat dulu, ini kan masalah pemerintahan ini sebaiknya di DPRD dulu, bagaimana dia bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang rendah, kalau nanti tidak mau memperbaiki (penyerapan anggaran) barulah kita masuk ke poin keduanya wacana Pemakzulan," sebut Hazmi Arif Simatupang saat dihubungi, Sabtu (5/9/2026).
Simak Video "Video PBNU soal Desakan Gus Yahya Mundur: Diselesaikan Pakai Cara Ulama"
(afb/afb)